Kota Denpasar Kekurangan Puskesmas | Bali Tribune
Bali Tribune, Jumat 25 September 2020
Diposting : 8 January 2020 06:00
I Wayan Sudarsana - Bali Tribune
Bali Tribune/ KUNJUNGAN- Komisi II dan IV DPRD Kota Denpasar diterima Kepala Dinas Kesehatan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Selasa (7/1).
balitribune.co.id | Denpasar - Keberadaan  Puskesmas di Kota Denpasar sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian serius para anggota DPRD Kota Denpasar khususnya dari Komisi II dan Komisi IV. 
 
Hal ini dikarenakan Kota Denpasar masih kurang Puskesmas. Saat ini Denpasar hanya memiliki 11 Puskesmas dan 25 Puskesmas Pembantu (Pustu). Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
 
Hal itu terungkap saat Komisi II dan IV DPRD Kota Denpasar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan, Selasa (7/1) kemarin. 
 
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Luh Putu Sri Armini, mengatakan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, kota Denpasar masih kurang Puskesmas. 
 
"Saat ini kita punya 11 Puskesmas dan 25 Pustu. Jumlah itu masih kurang karena idealnya satu Puskesmas melayani 35 ribu penduduk," ungkap Sri Armini.
 
Mencermati kurangnya Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, anggota Komisi II, Wayan Sutama, mengharapkan agar Pemerintah mempertimbangkan untuk penambahan Puskesmas, mengingat  keberadaan puskesmas sangat strategis dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan penyakit.
 
Sementara anggota lainnya, Wayan Gatra menyampaikan, menambah Puskesmas mungkin sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Karenanya, Gatra menyarankan agar Dinas Kesehatan menyiasatinya dengan memaksimalkan kapasitas masing-masing Puskesmas.
 
Meski keberadaan Puskesmas masih dirasakan kurang, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Armini mengaku pihaknya tetap berupaya memberi pelayanan kesehatan secara maksimal melalui Puskesmas serta Rumah Sakit yang ada. Puskesmas hanya melakukan promotif serta prepentif kesehatan, sedangkan pelayanan kesehatan oleh klinik serta rumah sakit. Hal ini ditunjang dengan terbentuknya program 
"Damakesmas" (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat). "Keperluan penambahan Puskesmas sudah kami lakporkan kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota," ungkap Sri Armini.
 
Selain masalah kurangnya Puskesmas, dalam pertemuan yang dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi ini, Dewan  juga memberi perhatian terhadap keberadaan BPJS Kesehatan. Terkait hal ini, Sri Armini menjelaskan, masyarakat Kota Denpasar hampir 100 persen telah tercatat memiliki BPJS. Termasuk saat adanya kenaikan iuran BPJS. Dari data e-KTP tercatat 63 ribuan masyarakat yang iuran BPJS nya dibayar oleh Pemerintah Kota Denpasar.