Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KPw BI Provinsi Bali Dorong UMKM Transaksi Dengan QRIS

Bali Tribune / Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho.

balitribune.co.id | Denpasar - Sejak diluncurkan 17 agustus tahun lalu, Bank Indonesia gencarkan mengkampanyekan pembayaran dengan QR Code Indonesia Standard (QRIS) ke berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kantor Perwakilan Bank Indonesia mendorong UMKM manfaatkan QRIS sebagai metode transaksi. 

"Kita akan sasar UMKM di Bali, saya minta seluruh UMKM yang jumlahnya ribuaan itu untuk di QRIS-kan'" ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada saat Talk Show "Belanja Praktis Dengan QRIS" bertempat di Gedung Dharma Negara Alaya, Rabu (26/6/2020).

Trisno juga menghimbau setiap ada pameran atau kegiatan baik di tingkat Kota maupun Provinsi pelaku UMKM agar menggunakan QRIS sebagai metode transaksi. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengkampanyekan QRIS selain melalui perguruan tinggi dan perbankan.

Hingga bulan Februari ini jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat sebanyak lebih dari 60 ribu. Merchant tersebut terdiri dari pedagang, tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah ataupun universitas hingga destinasi wisata.

Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Ameriza M. Moesa mengungkapkan data penetrasi QRIS capai 2,8 juta pengguna. Ia juga menyambut baik penggunaan QRIS di Bali.

"Kami menyambut baik Kota Denpasar untuk mendorong kampanye QRIS di Kota Denpasar dan Bali Pada Umumnya, Tak sebatas untuk transaksi ritel baik di pasar tradisional maupun moderen dan universitas, QRIS agar juga digunakan untuk e-retribusi pemda, donasi keagamaan, dan sosial," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, penggunaan QRIS ini dapat mempermudah pedagang tradisional maupun modern dalam melakulan transaksi. Selain itu, manfaat lain yang diradakan bagi pengguna QRIS khususnya marchent, mereka dapat meningkatkan omset penjualan karena adanya alternatif pembayaran selain tunai dan pasar semakin luas. 

Penggunaan QRIS juga akan mengurangi risiko atau biaya pengelolaan uang tunai, sehingga tidak memerlukan uang kembalian, uang penjualan langsung tersimpan di akun bank. Manfaat lainnya adalah terminimalisirnya risiko uang tunai hilang, dicuri maupun kerugian akibat menerima pembayaran dengan uang palsu.

"Kemudian juga dari sisi kesehatan, sekarang kan trennya dengan adanya virus corona pemerintah Tiongkok membatasi uang tunai karena itu bisa menjadi media penularan virus, dari situ otomatis dari tingkat kesehatan QRIS lebih baik,"imbuhnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.