balitribune.co.id | Gianyar - Ratusan Krama Adat Guwang, Sukawati tidak hanya meramaikan suasana di depan PN Gianyar saat persidangan perkara lahan setempat. Senin (22/11), usai sidang tanpa dinyana ratusan krama ini justru memaksa untuk bertemu Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Gagal bertemu di kantornya, Bupati pun ditemui krama di Kantor DPRD Gianyar yang sedang menghadiri Sidang Paripurna. Dihadapan krama, Bupati Mahayastra menegaskan perjuangannya dalam perkara itu dan meminta krama menghormati jalannya persidangan.
Sebelumnya, ratusan krama Adat Guwang dengan setia mengikuti tahapan persidangan perkara Lahan di desa setempat. Namun kali ini, usai sidang sekitar Pukul 11.30 Wita, rombongan justru mengarah ke Kantor Bupati. Petugas keamanan pun tidak menyana langkah spontan warga ini, sehingga terkesan kewalahan untuk melakukan penghadangan. Masuk ke halaman parkir Kantor Bupati, massa memaksa untuk bertemu Bupati Mahayastra secara langsung.
Mendapatkan informasi jika Bupati sedang menghadiri Sidang Paripurna, massa pun putar balik dan beranjak ke Gedung DPRD Gianyar. Giliran petugas di Gedung di DPRD yang kewalahan diserbu ratusan massa. Bahkan massa ini sempat memaksa masuk ke dalam gedung untuk memastikan bertemu bupati. Syukurnya, dalam kondisi kritis ini Bupati yang sudah selesai melaksanakan Sidang Paripurna langsung bergegas keluar untuk bertemu krama. Krama pun menyambut Bupati dengan sejumlah pertanyaan terkait kepedulian bupati terhadap perkara yang dihadapi krama Guwang.
Bupati Mahayastra yang terlihat tenang dan dengan senyum khasnya pun menegaskan, jika dalam perkara itu, pihaknya juga senasib. Karena dalam Gugatan itu, pemerintah daerah juga menjadi tergugat. Pada kesempatan itu, Bupati memastikan komitmennya untuk berjuang membela kepentingan umum.
"Atas gugatan ini, pemerintah daerah diwakili kuasa hukum untuk berjuang maksimal. Saya tegaskan, sebagai bupati saya tidak bisa mengintervensi proses hukum," tegasnya.
Mahayastra mengatakan, pihaknya yang selama ini getol mengikuti pembangunan Guwang, tidak pernah menyangka akan terjadi persoalan seperti ini atas tanah Guwang. Namun dalam menghadapi kasus hukum tersebut, pihaknya tidak diam. Mahayastra mengatakan dirinya akan mengerahkan tenaganya untuk memenangkan gugatan ini. Terlebih lagi, Pemerintah Kabupaten Gianyar, melalui Dinas Pendidikan ikut sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
"Saya selalu memantau perkembangannya. Data-data semuan kita persiapkan, baik yang di Pemda maupun di Pemprov," ujarnya.
Mahayastra pun berpesan supaya masyarakat Guwang tidak gradag-grudug dalam mengikuti proses ini, dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
"Jangan sampai ada hal yang tak diinginkan. Bisa membuat macet, kecelakaan, bisa membuat orang tersinggung. Jangan sampai memberatkan diri sendiri," ujarnya.
Mendapat jawaban dari Bupati yang menyejukkan, euoforia warga pun mulai mereda. Secara perlahan, warga meninggalkan Gedung DPRD Gianyar.
"Kami tegaskan aksi krama ini tidak ada yang mengarahkan, ini semua spontan," tegas Bendesa Adat Guwang, I Ketut Karben Wardana yang ikut hadir dalam aksi itu.
