Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Krisis PSSI Pusat Segera Dicarikan Solusi

Bali Tribune/ KONGRES – Ketum Asprov PSSI Bali Ketut Suardana dan Sekum KONI Bali IGN Oka Darmawan bersama pengurus PSSI Bali lainnya berpose bersama usai pembukaan Kongres PSSI Bali, Minggu (17/2).

Bali Tribune, Denpasar - Ditetapkannya Plt Ketua Umum PSSI Pusat Joko Driyono sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam pengaturan skor, diharapkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembinaan sepakbola di Bali. Ketua Umum Asprov PSSI Bali, Ketut Suardana berharap pula persoalan yang kini terjadi di PSSI Pusat segera dicarikan solusi untuk menghindari kevakuman kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut. “Dampak dari ditetapkannya Pak Joko Driyono sebagai tersangka sangat terasa terutama dalam memutar organisasi, yang muaranya terhadap pembinaan sepakbola di Tanah Air. Kami siap mendukung apa yang dilakukan pusat untuk perbaikan sepakbola nasional,” ujar Ketut Suardana di sela-sela Kongres PSSI Bali, Minggu (17/2). Diakui Suardana, sekarang ini terjadi kekosongan siapa yang menjadi ‘komandan’ di PSSI Pusat setelah Joko Driyono ditetapkan tersangka. Menurut dia, langkah ideal yang bisa ditempuh dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan, yakni dengan menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum. Suardana menambahkan, siapa pun yang nantinya maju dan terpilih sebagai ketua umum, itulah putra terbaik bangsa yang harus didukung. Asprov PSSI Bali sendiri, kata dia, siap memfasilitasi jika nantinya KLB PSSI dihajat di Bali. Sebagai daerah pariwisata terkemuka di dunia, lanjut dia, sudah sangat berpengalaman dan sukses melaksanakan hajatan besar. Suardana mengatakan, pembinaan sepakbola tidak boleh stagnan. Begitu juga agenda dan program yang sudah dibuat PSSI Pusat harus terus digulir. Karena itu langkah tepat jika digelar KLB PSSI. “Kalau terlalu lama tanpa komando maka langkah kita akan terombang-ambing dan apa yang telah diprogramkan tidak akan jalan,” imbuhnya. Suardana juga menyebut bahwa seluruh PSSI di Tanah Air mendapat bantuan dana dari PSSI Pusat, yang tahun 2017 sebesar Rp200 juta. Sedangkan tahun 2018 disetujui Rp 250 juta namun belum cair sampai saat ini. Karenanya, Suardana berharap kondisi di tubuh PSSI Pusat secepatnya normal. “Kami hanya berharap agar PSSI Pusat kembali berjalan normal dengan kepengurusan yang lebih baik nantinya. Intinya seperti agenda sepakbola tetap kami gelar seperti kompetisi Suratin atau lainnya. Pastinya kami berharap semua yang terjadi di PSSI Pusat bisa secepatnya diatasi sehingga agenda sepakbola nasional dan provinsi bisa kembali berjalan normal,” demikian Suardana.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anggota DPR: Jangan Biarkan RI Jadi Surga Judi Online

balitribune.co.id I Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan Indonesia menjadi tempat aman bagi bandar dan sindikat judi online (judol). Dia menegaskan negara tidak boleh kalah melawan kejahatan judol yang kini berkembang menjadi sindikat lintas negara. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Akan Denda Pembuang Sampah Sembarangan

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mulai Rabu (13/5/2026) akan menerapkan sanksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait sampah.

Penerapan sanksi ini akan ditujukan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang masih nekat membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan antara sampah organik, nonorganik, dan residu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.