Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kunjungi Graha Sewaka Dharma Lumintang = Menteri PAN RB Jadikan Denpasar Mal Pelayanan Publik

Menteri PANRB
PELAYANAN PUBLIK - Menteri PANRB Asman Abnur didampingi Walikota Rai Mantra, Sekda Rai Iswara dan Instansi saat meninjau prosesi pelayanan publik di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Senin (28/8).

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan pelayanan publik terpadu satu pintu Pemkot Denpasar di Graha Sewaka Dharma Lumintang, terus mendapatkan apresiasi Pemerintah Pusat. Bahkan di tingkat internasional, prosesi pelayanan publik Denpasar juga mendapatkan apresiasi dengan kehadiran Chairman of the State Agency of Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan, Inam Karimov beberapa waktu lalu. Pada Senin (28/8) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur mengunjungi Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa kehadiran Menteri PAN RB disambut langsung Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara. Bukan kali pertama jajaran Kementerian PAN RB hadir di Graha Sewaka Dharma, sebelumnya beberapa Menteri PANRB yang menjabat rutin berkunjung ke Graha Sewaka Dharma Lumintang. Disamping itu juga kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat meninjau prosesi pelayanan publik satu pintu Pemkot Denpasar.

Dalam kunjungan tersebut Menteri PANRB Asman Abnur meninjau satu persatu pelayanan publik digedung yang ditempati lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar, serta ruang kontrol Damamaya Denpasar Cyber Monitor. Asman Abnur mengatakan pelaksanaan pelayanan publik Pemkot Denpasar telah berjalan dengan baik. Hal ini nantinya akan dijadikan contoh Mal Pelayanan Publik di Indonesia. Ini tak terlepas dari sistem manajemen kinerja pemerintah daerah yang diharapkan Presiden RI Joko Widodo mengarah pada hasil kinerja setiap program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah.

Disamping itu juga Pelayanan Publik Denpasar telah menjadi percontohan dan masuk sebagai top pelayanan publik tingkat Nasional. “Pelayanan publik Denpasar di Graha Sewaka Dharma sudah bagus, harapkan dalam waktu tiga bulan Denpasar disulap jadi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Asman Abnur menjelaskan Mal Pelayanan Publik menjadi satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi dalam satu gedung. Seperti Graha Sewaka Dharma ini yang nantinya akan ditambahkan dalam beberapa pelayanan seperti pelayanan pengurusan tanah yang bisa terintegrasi dengan perijinan daerah. Sehingga dalam satu gedung pelayanan masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan. “Bagaimana istilah Mal perbelanjaan masyarakat datang dan dapat mencari berbagai kebutuhan, sehingga hal ini kita segera akan jadikan Denpasar sebagai Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Sementara Walikota Rai Mantra mengatakan konsep Graha Sewaka Dharma menjadi satu konsep gedung pelayan publik yang terdiri dari lima dinas dalam satu gedung pelayanan yang juga telah mencakup pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan. Apa yang menjadi harapan Menteri PANRB akan kita lakukan bersama sesuai dengan komitmen pelayanan publik Pemkot Denpasar. Kedepan menjadi Mal Pelayanan Publik akan ditambahkan seperti Badan Pertanahan, hingga PLN, yang tentunya menanti draf dari PANRB. “Sehingga nantinya masyarakat dapat datang mengurus adminsitrasi pelayanan dalam satu gedung pelayanan, dan diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dalam pelayanan publik,” ujar Rai Mantra sembari mengatakan tinggal menunggu petunjuk teknis dari Men PANRB.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Handara dan Komitmen Lingkungan: Pohon, Air, dan Masa Depan Desa Pancasari

balitribune.co.id | Tabanan – Selama hampir 50 tahun, Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul.

Sebagai destinasi yang dibangun di tengah lanskap pegunungan, Handara memahami dinamika alam wilayah ini, termasuk pola curah hujan tinggi yang secara alami berpotensi menimbulkan banjir musiman.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitrib une.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.