Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kuota Pebiliar Pra-PON Diefektifkan

Bali Tribune/ Willy Soedarno
balitribune.co.id | Denpasar - Jumlah kuota atlet per nomor atau per disiplin (istilah biliar,red) meski jumlahnya lebih banyak, namun Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Bali bakal mengambil kuota pebiliar lebih sedikit demi efektivitas termasuk agar anggaran tidak membengkak.
 
“Kuota pebiliar yang diberikan PB POBSI untuk setiap nomor sudah turun. Termasuk Pra-PON Biliar bakal digelar pada 21-30 Agustus mendatang di Jakarta, dengan tempat Puslatnas POBSI Jakarta,” ujar Wakil Ketua Umum POBSI Bali, Willy Soedarno, Rabu (14/5).
 
Kuota yang telah turun dari PB POBSI disebutkan, untuk nomor pool putra A setiap provinsi memiliki kuota 4 atlet boleh turun, termasuk di pool putra B dan pool putri. Sedangkan untuk snooker kuota semua provinsi hanya boleh turun 2 atlet saja, tak terkecuali di nomor english billiard dengan kuota sama.
 
“Kalau untuk carom kuota setiap provinsi 3 atlet boleh turun. Tapi kami di nomor carom tak menurunkan atlet karena memang kami tak punya pebiliar di spesialisasi nomor itu. Pasalnya, sarananya seperti meja carom tidak ada di Bali,” tegas Willy.
 
Sedangkan soal para pebiliar sendiri, yang sudah pasti lolos ke tim definitif berdasarkan prestasinya, yakni atlet pelatda seperti Irwan Limardi, Made Tirta atau Marsel dan Oei Kim Han. Sedangkan lainnya yang juga melalui prestasi yakni Edy Wirawan atau King Kong, Gede Putra atau Kobar serta satu pebiliar putri yakni Desak Raka Kasih Ariati
 
“Nanti sekitar akhir Juni ada seleksi untuk merekrut 3 putra dan 1 putri lagi. Dan setidaknya pertengahan Juli sudah terbentuk tim definitif biliar Pra-PON Bali. Jadi persiapan matangnya nanti sekitar 1,5 bulan dan kami rasa itu cukup,” ujarnya.
 
Ia memastikan tidak ada try out sebelum Pra-PON, karena try out itu sudah diikuti beberapa pebiliar di event sebelumnya baik level nasional maupun internasional.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.