balitribune.co.id | Semarapura - Bawaslu Klungkung jelang pilkada serentak terus bergerak cepat atasi segala kemungkinan yang bisa terjadi saat gelaran pilkada nanti. Untuk itu Bawaslu Klungkung, Senin (29/7), menggelar rapat kordinasi Stake Holder Lounching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang digelar di Bakas Melangit Bali Adventure, Klungkung.
Menurut Ketua Bawaslu Klungkung Komang Supardika saat membuka kegiatan menyatakan bahwa kerawanan sosial yang mungkin bisa terjadi ,mengantisipasi hal itu sedini mungkin diatasi dengan melakukan pemetaan kerawanan sosial saat digelarnya Pilkada serentak nanti.Karena itu potensi kerawanan yang masih sangat besar itu,kita melihat dari situasi Pemilu yang dilaksanakan Februari 2024 lalu. "Di Klungkung kami temukan pelanggaran lokasi kampanye, pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelanggaran saat pungutan juga ada," jelas Supardika mengingatkan.
Selain itu, ungkap Supardika, ada juga penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP sehingga tidak bisa memberikan hak pilihnya. Dan juga ada temuan kampanye diluar yang sudah dijadwalkan. "Itu yang kami saat ini jadikan acuan dalam pengawasan kerawanan dalam Pilkada, sehingga tidak terjadi lagi, hingga lancar dilaksanakan 27 November 2024 nanti," terangnya.
Jika pada Pemilu lebih rawan berkasus hingga tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) sedangkan pilkada keamanan imbas dari kepentingan politik. "Kepentingan politik ada di ASN, dan pemerintahan di desa, itu menjadi pengawasan kami," ungkapnya.
Dijelaskan dalam waktu dekat juga diantisipasi kerawanan sengketa saat pendaftaran pada 27 Agustus 2024 nanti. Menurutnya yang sudah dilaksanakan, upaya pencegahan sudah dilakukan dengan memaksimalkan pantauan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhirann Data Pemilih (Pantarlih) KPU. "Banyak temuan kami dan sudah direkomendasikan ke KPU Klungkung untuk segera ditindaklanjuti, seperti pemilih disabilitas yang tidak tercoklit dan meninggal masih masuk DPT," jelasnya.
Sementara akademisi yang fokus mengamati Pemilu Provinsi Bali, Ni Wayan Widhiasthini mengatakan tantangan masyarakat masih lelah dengan kegiatan Pemilu 14 Februari 2024 lalu. "Ini berimbas pada pelaksanaan Pilkada serentak, dan banyak masyarakat yang belum tahu akan ada Pilkada serentak untuk memilih calon Bupati maupun Gubernur di seluruh Indonesia kecuali Yogyakarta," jelas Widhiasthini selaku akademisi dari UNDIKNAS,yang mengingatkan sengketa pilkada juga akan lebih besar bisa terjadi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
