Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lewat Vidcon Bahas Percepatan Penanganan Covid-19, Jokowi: Jangan Sampai Ada "Second Wave"

Bali Tribune / Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto didampingi Kasdam Brigjen TNI Candra Wijaya, Asintel, Asops, dan Aster, Kakesdam dan Kapendam, serta Danpomdam, saat mengikuti vidcon di Ruang Airlangga Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu.
Balitribune.co.id | Denpasar - Selain mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, BPBD, dan para petugas medis serta komponen terkait lainnya dalam upaya mempercepat penanggulangan Covid-19 di daerahnya masing-masing, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar jangan sampai ada gelombang kedua (second wave).
 
"Saya ingatkan, bahwa tugas besar kita belum berakhir. Ancaman Covid masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, ada yang kasus barunya meningkat, dan ada juga yang kasus barunya nihil. Perlu saya ingatkan juga, jangan sampai ada gelombang kedua (second wave) dan jangan sampai ada lonjakan," tegas Jokowi, melalui video onference (vidcon), Rabu (10/6).
 
Lewat vidcon membahas upaya percepatan penanganan Covid-19 yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo serta diikuti seluruh Pemda, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya.
 
Termasuk Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto didampingi Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya, Asintel, Asops, dan Aster Kasdam IX/Udayana, Kakesdam dan Kapendam IX/Udayana, serta Danpomdam IX/Udayana, yang mengikuti kegiatan vidcon tersebut di Ruang Airlangga Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu.
 
Presiden juga mengungkapkan bahwa situasi saat ini akan terus dihadapi sampai adanya vaksin yang ditemukan. Untuk itu, Jokowi menekankan untuk pembukaan daerah-daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan sangat berhati-hati.
 
"Yang pertama, perlunya prakondisi yang ketat. Kedua, penentuan waktu yang berdasarkan data. Ketiga, yakni keprioritasan. Keempat, perkuat konsolidasi dan koordinasi antara pusat dengan daerah. Serta kelima, harus selalu adakan evaluasi," perintah Presiden kepada Gugus Tugas Pusat maupun Daerah.
 
Dalam vidcon tersebut, Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pusat mempaparkan struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dari pusat hingga daerah. Dijelaskannya juga tentang kebijakan nasional terkait Covid-19 dan sistem informasi terintegrasi guna mengaplikasikan sistem satu data Indonesia yang disebut dengan "Bersatu Lawan Covid".
 
"Bersatu Lawan Covid adalah sebuah sistem terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia," papar Letjen Doni Monardo.
 
Usai mengikuti tatap muka lewat vidcon tersebut, Pangdam mengatakan bahwa yang apa yang disampaikan Presiden RI selama ini telah dilaksanakan dengan berbagai upaya dan koordinasi bersama Pemda maupun kepolisian setempat.
 
"Kemarin sudah saya sampaikan kepada para Danrem jajaran Kodam IX/Udayana untuk mengikuti setiap perkembagan yang ada dengan melakukan pemetaan dalam pendataan claster penyebaran Covid-19 di wilayah dan dipantau terus siklusnya guna efektifitas kinerja di lapangan," tegas Pangdam. 
 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.