Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Libur Nataru, Diberlakukan Pengaturan Kendaraan Keluar Masuk Pelabuhan

Bali Tribune / NATARU - Saat libur Nataru, juga akan dilakukan pengaturan kendaraan keluar masuk Bali di jalur Ketapang-Gilimanuk.

balitribune.co.id | Negara - Selain pembatasan operasional angkutan barang, selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, kendaraan masuk pelabuhan juga akan dilakukan pengaturan. Pengaturan ini salah satunya diberlakukan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Berbagai pengaturan akan kembali dilakukan saat liburan Natal dan Tahun Baru mendatang. Antisipasi dilakukan terhadap arus wisatawan masuk Bali yang diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan menjelang pengujung tahun. Salah satu yang akan dilakukan  adalah pengaturan terhadap penyeberangan. Termasuk juga di lintas Jawa-Bali di Pelabuhan  Penyeberangan Ketapang maupun Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Informasi yang diperoleh Kamis (12/12), Kendaraan tujuan Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Sedangkan mobil barang tidak menjadi prioritas. Begitupula untuk arus keluar Bali yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. kendaraan tujuan Bali, kendaraan tujuan Jawa juga diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan bus.

Sedangkan kendaraan angkutan barang yang akan menyeberang ke Bali maupun kendaraan barang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa tidak menjadi prioritas. Pengaturan tersebut juga akan dilakukan bersamaan dengan pembatasan operasional angkutan barang, yakni selama lebih dari sepekan dari Jumat (20/12) mendatang hingga Rabu (1/1/2025). Pengaturan ini juga sudah diatur dalam regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanta mengatakan sudah untuk pengamanan Nataru di wilayah Jembrana yang menjadi pintu gerbang Bali pihaknya sudah memetakan titik-titik rawan baik gangguan kamtibmas maupun keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas, "beberapa hari dari Mabes Polri sudah turun, kebetulan Kakorlantas dan tim sudah mengecek lokasi-lokasi terkait dengan kerawanan-kerawanan yang ada. Kita di Jembrana punya Pelabuhan Gilimanuk," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas pada masa Nataru kali ini. Dalam Keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebarangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, salah satu pengaturan dilakukan melalui pembatasan operasioan angkutan barang.

Pembatasan operasional angkutan barang tersebut akan dilakukan terhadap mobil barang sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandeng serta mobil barang pengangkut hasil galian seperti pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan. Pembatasan tersebut akan diberlakukan salah satunya juga di wilayah Provinsi Bali yakni pada ruas jalan non tol di ruas jalan nasional Denpasar-Gilimanuk.

Pembatasan akan diberlakukan mulai Jumat (20/12) mendatang hingga Rabu (1/1/2025) yakni dari pukul 05.00 Wita hingga 22.00 Wita. Pada periode angkutan Nataru tersebut, hanya kendaraan barang tertentu yang diperbolehkan beroprasi yakni kendaraan pengangkut bahan bakr minyak dan bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor gratis, logistic bencana alam, pakan ternak serta bahan kebutuhan pokok.

Beberapa kali pertemuan lintas sektoral sudah dilaksanakan untuk pematangan persiapan angkutan Nataru. Teranyar pada Rabu (11/12) sudah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Monev kali ini melibatkan intansi terkait baik instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah serta kepolisian dan operator jasa penyeberangan

“Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesiapan sarana dan prasarana transportasi pada masa angkutan Nataru di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk oleh Badan Kebijakan Transportasi,” ungkap Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Kelas I Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, I Made Ria Fran Dharma Yudha Rabu kemarin. Menurutnya seluruh steakholder yang terlibat diminta berkordinasi, bersinergi dan berkolaborasi.

wartawan
PAM

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.