Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Libur Panjang dan Hari Besar, Perbankan Tetap Sediakan Layanan

Hizbullah
Hizbullah

BALI TRIBUNE - Jelang libur panjang dan hari besar tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 8 yang memiliki otoritas perbankan menyatakan kesiapan pihaknya dalam menghadapi hari besar dan libur panjang tersebut. Bahkan menurut Kepala OJK KR 8, Hizbullah seperti tahun sebelumnya sudah menghimbau perbankan untuk mempersiapkan diri. "Kegiatan ini kan sebenarnya lumrah tiap tahunnya, tapi kami tetap siap melayani masyarakat," begitu disampaikan Hizbullah dari kantornya di Denpasar, Selasa (15/5). Bahkan ia juga menginformasikan layanan perbankan selama libur panjang akan tetap dilayani. Ada beberapa bank yang buka, terutama untuk melayani setoran. "Untuk kliring juga dilayani. Tempat-tempat strategis kita perhatikan agar ketersediaan mencukupi," sebutnya. Selain berbicara soal kesiapan perbankan hadapi hari besar, Hizbullah juga memaparkan Posisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai dengan posisi Maret 2018 total asetnya mencapai Rp 14.4 triliun, secara (YoY) naik 10.82 persen. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 9.75 triliun, secara (YoY) naik 15.12 persen. Total kredit 9.76 t naiknya cuma 5.85 persen, jadi bisa dikatakan penghimpunan dana lebih besar daripada kredit yang tersalurkan, artinya pasar belum mampu menyalurkan kredit, padahal dikatakan BPR siap dengan dananya. "Perlambatan kredit itu sebetulnya bukan tanpa penyebab, tapi lebih dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi," ujar Hizbullah. Jadi bisa dikatakan BPR itu sukses menghimpun dana, tapi penyaluran kreditnya yang melambat. Namun sebenarnya kondisi ini diakui sudah terjadi dari awal tahun 2018, terkait juga dengan target yang baru disetting, penyesuaian kebijakan. "Karena itu kita harapkan semester 2 tahun mulai ada pertumbuhan lagi," ucapnya sembari menerangkan pertumbuhan kredit mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Lantas ia juga dalam kesempatan ini menyampaikan terkait tahun politik pemilihan kepala daerah untuk sama-sama menjaga kindusifitas Bali. Karena bagaimanapun Bali yang notabene daerah tujuan wisata sangat rentan dengan yang namanya keamanan. "Sedikit saja aja percikan, gaungnya akan ke seluruh dunia dan ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Bali," kata Hizbullah mengingatkan. Sangat disayangkan jika perekonomian carut marut hanya karena beda pendapat. "OJK sendiri sudah berupaya menjaga sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali dengan berbagai upaya. Jadi apapun hasilnya soal pilkada nanti harus diterima dengan baik demi masa depan Bali," tandasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.