Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lima Parpol di Tabanan Tak Naikkan Bendera

NAIKKAN BENDERA – Lima partai politik di Tabanan tidak menaikkan bendera dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk.

BALI TRIBUNE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan bersama jajaran Polres Tabanan menggelar deklarasi damai dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019, yang aman, damai dan sejuk bersama dengan sejumlah pimpinan partai politik di Kantor KPU Tabanan, Minggu (23/9). Dalam kesempatan itu juga dilakukan penaikan bendera tanda kampanye dimulai. Ternyata ada lima  partai yang tidak ikut menaikkan bendera. Lima partai tersebut adalah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski demikian bendera bisa disusulkan ke KPU Tabanan.  Ketua KPU Tabanan, Luh Darayoni mengatakan, partai politik yang tidak membawa bendera bukan berarti tidak siap. Melainkan ada alasan tertentu seperti kesibukan dan memang kepengurusannya masing-masing partai tidak pernah datang selama menggelar rapat. "Bukan berarti tidak siap, bendera bisa disusulkan dibawa," ujarnya.  Ditegaskan Darayoni, dengan bendera sudah dinaikkan ke tiang maka kampanye sudah bisa dilakukan mulai dari Minggu (23/9) hingga 14 April 2019. "Kampanye sudah bisa dimulai sekarang peraturan yang sudah disampaikan mohon dituruti oleh masing-masing partai politik," tegasnya.  Sedangkan terkait dengan deklarasi yang dibuat bekerja sama dengan pihak kepolisian Polres Tabanan menekankan bahwa kampanye diimbau selalu berjalan damai dan sejuk sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, tanpa ada perpecahan dan isu sara yang ditimbulkan. "Jadi deklarasi ini penegasan agar kampanye dilakukan dengan damai," pintanya.  Di sisi lain, Kapolres Tabanan, AKPB I Made Sinar Subawa mengatakan Polres siap mengawal jalannya kampanye. Baik dari persiapan sampai akhir parhelatan. Mengigat nanti jumlah TPS di Tabanan kisaran 1.500 lebih banyak dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 750 TPS, pengawasan akan diperketat di masing-masing TPS, bisa saja satu TPS satu anggota yang menjaga.  "Pengawasan dari jaringan bawah terus dilakukan kegiatan apapun selalu dilaporkan," tegasnya.  Dirinya pun mengajak terutama dalam masa kampanye ini teruntuk partai politik agar melaksanakan kampanye dengan sejuk. Tanpa adanya perpecahan NKRI. "Maka dari itu mari sama-sama menjaga Tabanan agar selalu kondusif dan melaksanakan kampanye sesuai dengan mekanisme," tandasnya.

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.