Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lima Parpol di Tabanan Tak Naikkan Bendera

NAIKKAN BENDERA – Lima partai politik di Tabanan tidak menaikkan bendera dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk.

BALI TRIBUNE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan bersama jajaran Polres Tabanan menggelar deklarasi damai dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019, yang aman, damai dan sejuk bersama dengan sejumlah pimpinan partai politik di Kantor KPU Tabanan, Minggu (23/9). Dalam kesempatan itu juga dilakukan penaikan bendera tanda kampanye dimulai. Ternyata ada lima  partai yang tidak ikut menaikkan bendera. Lima partai tersebut adalah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski demikian bendera bisa disusulkan ke KPU Tabanan.  Ketua KPU Tabanan, Luh Darayoni mengatakan, partai politik yang tidak membawa bendera bukan berarti tidak siap. Melainkan ada alasan tertentu seperti kesibukan dan memang kepengurusannya masing-masing partai tidak pernah datang selama menggelar rapat. "Bukan berarti tidak siap, bendera bisa disusulkan dibawa," ujarnya.  Ditegaskan Darayoni, dengan bendera sudah dinaikkan ke tiang maka kampanye sudah bisa dilakukan mulai dari Minggu (23/9) hingga 14 April 2019. "Kampanye sudah bisa dimulai sekarang peraturan yang sudah disampaikan mohon dituruti oleh masing-masing partai politik," tegasnya.  Sedangkan terkait dengan deklarasi yang dibuat bekerja sama dengan pihak kepolisian Polres Tabanan menekankan bahwa kampanye diimbau selalu berjalan damai dan sejuk sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, tanpa ada perpecahan dan isu sara yang ditimbulkan. "Jadi deklarasi ini penegasan agar kampanye dilakukan dengan damai," pintanya.  Di sisi lain, Kapolres Tabanan, AKPB I Made Sinar Subawa mengatakan Polres siap mengawal jalannya kampanye. Baik dari persiapan sampai akhir parhelatan. Mengigat nanti jumlah TPS di Tabanan kisaran 1.500 lebih banyak dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 750 TPS, pengawasan akan diperketat di masing-masing TPS, bisa saja satu TPS satu anggota yang menjaga.  "Pengawasan dari jaringan bawah terus dilakukan kegiatan apapun selalu dilaporkan," tegasnya.  Dirinya pun mengajak terutama dalam masa kampanye ini teruntuk partai politik agar melaksanakan kampanye dengan sejuk. Tanpa adanya perpecahan NKRI. "Maka dari itu mari sama-sama menjaga Tabanan agar selalu kondusif dan melaksanakan kampanye sesuai dengan mekanisme," tandasnya.

wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.