Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPM Harus Memiliki Kompetensi dan Komitmen Membangun Desa

motivasi
MOTIVASI - Bupati Suwirta memberi motivasi saat membuka pelaksanaan Bintek LPM.

BALI TRIBUNE - Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengurus para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Desa/Kelurahan sebagai upaya meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partiaipasif, Pemkab Klungkung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB)Kabupaten Klungkung menggelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarangkan, kegiatan dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta, Senin (24/7). Kepala Dinas PMDPPKB I Wayan Suteja mengatakan, kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh189 peserta yang terdiri dari 59 ketua LPM, 59 sekertaris LPM, 95 Bendahara LPM serta 12 orang pengurus LPM kecamatan. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini, digelar selama lima hari dari tanggal 24 juli sampai dengan 29 Juli 2017 yang dibagi menjadi 3kelompok.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain; Peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Audit Pelaksanaan Pembangunan Desa, Regulasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Pendampingan Desa. Sedangkan para instruktur berasal dari DPD LPM Provinsi Bali, Baperlitbang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat, serta sejumlah KPD dan Tenaga Ahli.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta berharap melalui bimtek ini, para LPM akan semakin termotivasi dalam memberdayakan dan membangun berbagai potensi desanya. Bupati Suwirta juga menekankan bahwa LPM bertugas untuk membuat suatu yang tidak berdaya menjadi berdaya, seperti memberdayakan warga, ekonomi, infrastruktur serta potensi desa lainnya. Namun selama ini LMP hanya menjadi sebuah simbol yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa.

Menurut Bupati kunci dari permasalahan ini adalah bagaimana LPM memperdayakan dirinya terlebih dahulu. Seorang anggota LPM hendaknya adalah orang orang yang memiliki kemampuan/kompetensi dan jiwa entrepreneur, serta didukung dengan komitmen dan keseriusan dalam membangun desa. Namun jika LPM sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya segera dilakukan regenerasi, demi percepatan pembangunan di Desa.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.