Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mahasiswa Papua Disebut Memulai Bentrokan

Bali Tribune/ MEMBERI KETERANGAN - foto Panglima Komando PGN Bali, Gus Yadi (tengah) seusai memberi keterangan pers kepada wartawan







balitribune.co.id | Denpasar - Masih saling tuding terkait penyebab bentrok antara Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) dengan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menggelar unjuk rasa di Renon, Denpasar pekan lalu. Sebelumnya pihak AMP menuding ormas PGN yang memulai pertikaian, sekarang giliran ormas PGN memberi klarifikasi dengan menyebut mahasiswa Papua yang memicu bentrokan.

Panglima Komando PGN Bali, Gus Yadi membatah keras tudingan AMP itu. Dia menyebut, AMP-lah yang memulai duluan hingga terjadinya bentrokan tersebut dengan melakukan provokasi. Selain membentangkan spanduk besar, pihak AMP juga menyebut Indonesia penjajah. "Mereka menyebut Indonesia penjajah. Mereka lengkap dengan mobil komando, pengeras suara dan minta tentukan hak sendiri atau referendum," katanya kepada Bali Tribune di Denpasar, Minggu (5/11).

Dikatakan Gus Yadi, dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa Papua telah melengkapi dirinya dengan potongan bilah bambu dan kayu berukuran sekitar 2,5 meter. Selain itu juga batu berukuran sekepalan tangan, serta busur panah yang sengaja disiapkan di mobil komando. "Mereka menyerang kami dengan material yang disebutkan dalam point diatas. Serta melempari aparat keamanan yang ada pada saat itu," tuturnya.

Gus Yadi secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya tidak menginginkan ada pengkhianat di bangsa ini. Atas peristiwa itu, pihak PGN Bali akan mengirimkan surat kepada Kapolri Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri. Tujuannya agar pemerintah bisa mengambil langkah tegas. "Kami akan bersurat kepada Kapolri, Panglima TNI dan Mendagri, untuk dapat mengambil tindakan tegas kepada mereka yang berusaha melindungi kelompok-kelompok sparatis di Bali," ujarnya.

wartawan
RAY
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.