Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Maknai HUT ke-79 RI, Pj Bupati Lihadnyana Ajak ASN Lebih Peduli Sesama

Bali Tribune / HUT RI - Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kabupaten Buleleng di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Sabtu (17/8).

balitribune.co.id | SingarajaGuna memaknai peringatan HUT ke 79 RI, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama.

“Di usia ke 79 tahun, masih ada saudara kita yang masih belum beruntung. Oleh karena itu, kita harus hadir dan peduli terhadap situasi tersebut,” ujarnya saat ditemui usai bertindak sebagai inspektur pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kabupaten Buleleng di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Sabtu (17/8).

Lihadnyana menjelaskan masih banyak saudara yang masih kurang beruntung. Para ASN diajak untuk melihat kondisi saudara-saudara yang kurang beruntung ini. Dengan mengunjungi dan melihat kondisi tersebut, para ASN ataupun pemerintah bisa mengetahui penyebab dari ketidakberuntungan itu. Termasuk mengambil kebijakan yang tepat agar masyarakat lebih sejahtera. Jika masyarakat yang kurang beruntung tersebut masuk dalam usia kerja, bisa menjadi catatan bagi ASN maupun pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan atau bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

“Untuk disabilitas, kita harus hadir untuk meringankan beban mereka. Termasuk juga memberdayakan para penyandang disabilitas,” jelasnya.

Menurut Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini, kepedulian-kepedulian itu sebenarnya yang menjadi esensi dari setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Mengetahui kondisi masyarakat di belakang euforia setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Masyarakat kurang beruntung itu apakah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu sendiri.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah. Peduli dan membantu sesama agar masyarakat yang kurang beruntung bisa merasakan arti dan makna Hari Kemerdekaan,” kata Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengungkapkan pemerintah harus menjalankan penanganan kemiskinan dengan serius. Ini didasari oleh tujuan dari adanya pemerintah yaitu mengadministrasi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah orang miskin. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat agar angka kemiskinan bisa menurun.

“Kembali lagi esensinya disana. Pemerintah harus benar-benar hadir beserta dengan para ASN didalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada para ASN untuk lebih peka dan peduli,” ungkap dia.

wartawan
CHA
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.