Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Maksimalkan Potensi Pajak, Komisi III DPRD Badung Kunjungi Lima WP di Canggu

Bali Tribune / WAJIB PAJAK - Rombongan Komisi III DPRD Badung saat melakukan kunker ke sejumlah wajib pajak (WP) di Canggu, Kuta Utara, Selasa (21/1).

balitribune.co.id | MangupuraKomisi III DPRD Badung melakukan kunjangan kerja (Kunker) di lima wajib pajak (WP) yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Kunker ini dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Badung.

Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Made Ponda Wirawan didampingi sejumlah anggotanya seperti Made Suryananda Pramana, Made Sumerta, Made Retha, Gde Aryantha, Wayan Sandra dan Nyoman Satria. Nampak hadir Camat Kuta Utara Putu Eka Permana dan jajaran dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung.

Adapun lima WP yang dikunjungi oleh komisi bidang pendapatan ini yakni pertama La Brisa Beach Club kemudian kedua The Lawn Canggu Beach, ketiga Sand Bar, keempat Gigi Susu dan kelima Finns Beach Club. Kelima WP ini berlokasi di wilayah Canggu, Kuta Utara.

Ditemui usai kunjungan, Ponda Wirawan menyatakan bahwa tujuan dari kunker ini untuk mengoptimalkan pajak-pajak yang ada di Kabupaten Badung. Karena menyangkut soal pajak, maka dari itu Komisi III menggandeng Bapenda Badung.

“Ada lima WP yang kami kunjungi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Badung,” ujarnya.

Kunjungan ini, kata Ponda Wirawan tak hanya sebatas lima WP ini saja. Pihaknya bersama Bapenda Badung akan rutin melakukan kunjungan ke WP-WP yang ada di Kabupaten Badung untuk mengyingkronkan data.

“Kami berkolaborasi dengan Bapenda karena setiap WP yang kami kunjungi kami lihat SPT tahunannya untuk kami bandingkan dengan data di Bapenda,” katanya.

Ada temuan di lima WP ini? Ditanya begitu, politisi PDIP ini mengaku masih menunggu data SPT tahunan dari masing-masing WP.

“Kami masih menunggu data SPT dari WP. Data tersebut selanjutnya akan dikomparasikan dengan data yang dimiliki oleh Bapenda,” ucapnya.

Namun dari pertemuan dengan para WP, imbuh Ponda Wirawan, pihaknya di Komisi III mendapat semacam masukan dari para WP agar Pemkab Badung memperhatikan infrastruktur yang ada di kawasan pariwisata.

“Selain memastikan pajak, kami juga menyerap asprasi WP. Dimana mereka minta pemerintah agar bisa memberikan keamanan dan kenyamanan infrastruktur yang ada daerah akomodasi-akomodasi yang ada di Kabupaten Badung,” tukasnya.

wartawan
ANA

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.