Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mantan Wagub Bali Sudikerta dapat Remisi 3 Bulan

Bali Tribune/SERAHKAN REMISI - Gubernur Wayan Koster saat menyerahkan SK remisi kepada perwakilan narapidana.




balitribune.co.id | Denpasar - Mantan wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, yang telah menjadi narapidana kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 150 miliar patut tersenyum seusai mendapat potongan hukuman 3 bulan dari 6 tahun hukuman yang dijalaninya.
 
Politisi asal Desa Pecatu, Kuta Selatan itu menjadi salah satu dari 1.942  narapidana yang mendapat remisi umum (RU) saat memperingati Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-76 pada 17 Agustus 2021.
 
Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk, mengatakan, pemberian remisi ini merupakan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi syarat dan berperilaku baik.
 
Dari 2.940 jumlah keseluruhan narapidana yang ada wilayah Bali, 1.942 orang mendapat remisi. Dengan rincian, 1.906 orang mendapat RU I dan 36 orang mendapat RU II atau langsung bisa menghirup udara bebas.
 
"Remisi ini diberikan kepada WBP yang sudah memenuhi Kriteria dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa pembinaan di pemasyarakatan," kata Jamaruli dalam keterangan pers tertulis yang diterima koran ini.
 
Pemberian remisi ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada perwakilan narapidana. Disaksikan undangan lainnya yaitu Forkopimda serta Mitra Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 
Sementara itu Kalapas Kerobokan Fikri Jaya Soebing mengatakan, pemberian remisi terhadap WBP yang sudah memenuhi kriteria ini tidak hanya peruntungan untuk narapidana WNI tetapi juga narapidana WNA.
 
"WNA yang mendapat remisi sebanyak 26 orang. Masing-masing WNA ini mendapat potongan hukuman dari 1 bulan hingga 4 bulan. Mayoritas WNA yang mendapat remisi adalah kasus narkotika," bebernya.
 
Fikri menjelaskan, jumlah narapidana yang diusulkan untuk mendapat remisi sebanyak 728 orang dari 1.590 total WBP di LP Kerobokan. Namun, hanya 695 orang yang terealisasi atau surat keputusan (SK) turun.
 
Adapun rinciannya, RU I yakni 169 orang mendapat remisi 1 bulan, 120 orang mendapat remisi 2 bulan, 222 orang mendapat 3 bulan,  88 orang mendapat remisi 4 bulan, 62 orang mendapat remisi 5 bulan, dan 12 orang mendapat remisi 6 bulan.
 
"Salah satu dari narapidana yang mendapat remisi 17 Agustus adalah I Ketut Sudikerta lama pidana 6 tahun, dengan besaran remisi 3 bulan di tahun kedua," kata Fikri.
 
Sedangkan RU II yakni 5 orang mendapat mendapat remisi 1 bulan, 2 orang mendapat remisi 2 bulan, 8 orang mendapat remisi 3 bulan, 6 orang mendapat remisi 4 bulan, dan 1 orang mendapat remisi 5 bulan. Dari jumlah ini,  12 orang langsung bebas. Selain itu, ada pula WBP yang tidak diusulkan mendapat remisi yakni sebanyak 862 orang.  Dengan rincian, 340 masih berstatus tahanan, dan 522 orang narapidana.
 
"Para narapidana ini belum memenuhi syarat karena ada yang pidana seumur hidup, belum 1/3 masa pidana bagi narapidana terkait PP 99 dan PP 28 yang tidak mengajukan justice collaborator, belum 6 bulan masa pidana, ada yang sedang menjalani BIIS/pidana kurungan pengganti denda dan belum membayar denda uang pengganti bagi narapidana Tipikor," Ujar Fikri.
 
Adapun beberapa daftar narapidana Tipikor yang tidak mendapat remisi karena belum membayar denda dan uang pengganti yakni mantan Bupati Klungkung dua periode I Wayan Candra dengan lama pidana 18 tahun, serta Chris Sidana lama pidana 15 tahun, I Made Subarman lama pidana 3 tahun, I Made Winda Widana, dan I Wayan Suamba masing-masing lama pidana 1 tahun. Sedangkan narapidana seumur hidup yakni Matthew James Norman, Si Yi Chen, dan I Nyoman Susrama.
wartawan
VAL
Category

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kebakaran Lahan di Kawasan Wisata Tulamben, Warga Panik Melihat Kobaran Api

balitribune.co.id | Amlapura - Kebakaran lahan terjadi di wilayah Objek Wisata Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, pada Sabtu (12/9/2026) malam hingga Minggu (13/9/2026) pagi. Kobaran api yang meluas akibat tiupan angin kencang ini membuat warga di Dusun Tegal Langlangan, Desa Datah, Kecamatan Abang yang berbatasan dengan Kecamatan Kubu ini panik karena api mengarah ke dusun mereka.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Satria Salurkan Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Dawan

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Anggota PYP Group menyerahkan bantuan paket sembako serta bantuan biaya sekolah sebesar Rp1.600.000 kepada anak yatim piatu. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, dan Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Sabtu (12/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telan Dana Rp99 Miliar, Pembangunan Pasar Mentigi Resmi Dimulai

balitribune.co.id I Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) tanda dimulainya Pembangunan Pasar Mentigi di Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Sabtu (12/9/2026). Pasar Mentigi ini dirancang sebagai pusat perekonomian baru sekaligus motor penggerak pariwisata di Nusa Penida. 

Baca Selengkapnya icon click

Wali Kota Tegaskan Juru Parkir Wajib Berikan Karcis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar menyorot secara tegas persoalan pengelolaan parkir di Kota Denpasar, khususnya di ruang milik jalan (Rumija). Terutama pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan terhadap juru parkir (jukir), hingga kepastian pemberian karcis sejak kendaraan memasuki area parkir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.