Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mantan Wagub Bali Sudikerta dapat Remisi 3 Bulan

Bali Tribune/SERAHKAN REMISI - Gubernur Wayan Koster saat menyerahkan SK remisi kepada perwakilan narapidana.




balitribune.co.id | Denpasar - Mantan wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, yang telah menjadi narapidana kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 150 miliar patut tersenyum seusai mendapat potongan hukuman 3 bulan dari 6 tahun hukuman yang dijalaninya.
 
Politisi asal Desa Pecatu, Kuta Selatan itu menjadi salah satu dari 1.942  narapidana yang mendapat remisi umum (RU) saat memperingati Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-76 pada 17 Agustus 2021.
 
Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk, mengatakan, pemberian remisi ini merupakan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi syarat dan berperilaku baik.
 
Dari 2.940 jumlah keseluruhan narapidana yang ada wilayah Bali, 1.942 orang mendapat remisi. Dengan rincian, 1.906 orang mendapat RU I dan 36 orang mendapat RU II atau langsung bisa menghirup udara bebas.
 
"Remisi ini diberikan kepada WBP yang sudah memenuhi Kriteria dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa pembinaan di pemasyarakatan," kata Jamaruli dalam keterangan pers tertulis yang diterima koran ini.
 
Pemberian remisi ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada perwakilan narapidana. Disaksikan undangan lainnya yaitu Forkopimda serta Mitra Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 
Sementara itu Kalapas Kerobokan Fikri Jaya Soebing mengatakan, pemberian remisi terhadap WBP yang sudah memenuhi kriteria ini tidak hanya peruntungan untuk narapidana WNI tetapi juga narapidana WNA.
 
"WNA yang mendapat remisi sebanyak 26 orang. Masing-masing WNA ini mendapat potongan hukuman dari 1 bulan hingga 4 bulan. Mayoritas WNA yang mendapat remisi adalah kasus narkotika," bebernya.
 
Fikri menjelaskan, jumlah narapidana yang diusulkan untuk mendapat remisi sebanyak 728 orang dari 1.590 total WBP di LP Kerobokan. Namun, hanya 695 orang yang terealisasi atau surat keputusan (SK) turun.
 
Adapun rinciannya, RU I yakni 169 orang mendapat remisi 1 bulan, 120 orang mendapat remisi 2 bulan, 222 orang mendapat 3 bulan,  88 orang mendapat remisi 4 bulan, 62 orang mendapat remisi 5 bulan, dan 12 orang mendapat remisi 6 bulan.
 
"Salah satu dari narapidana yang mendapat remisi 17 Agustus adalah I Ketut Sudikerta lama pidana 6 tahun, dengan besaran remisi 3 bulan di tahun kedua," kata Fikri.
 
Sedangkan RU II yakni 5 orang mendapat mendapat remisi 1 bulan, 2 orang mendapat remisi 2 bulan, 8 orang mendapat remisi 3 bulan, 6 orang mendapat remisi 4 bulan, dan 1 orang mendapat remisi 5 bulan. Dari jumlah ini,  12 orang langsung bebas. Selain itu, ada pula WBP yang tidak diusulkan mendapat remisi yakni sebanyak 862 orang.  Dengan rincian, 340 masih berstatus tahanan, dan 522 orang narapidana.
 
"Para narapidana ini belum memenuhi syarat karena ada yang pidana seumur hidup, belum 1/3 masa pidana bagi narapidana terkait PP 99 dan PP 28 yang tidak mengajukan justice collaborator, belum 6 bulan masa pidana, ada yang sedang menjalani BIIS/pidana kurungan pengganti denda dan belum membayar denda uang pengganti bagi narapidana Tipikor," Ujar Fikri.
 
Adapun beberapa daftar narapidana Tipikor yang tidak mendapat remisi karena belum membayar denda dan uang pengganti yakni mantan Bupati Klungkung dua periode I Wayan Candra dengan lama pidana 18 tahun, serta Chris Sidana lama pidana 15 tahun, I Made Subarman lama pidana 3 tahun, I Made Winda Widana, dan I Wayan Suamba masing-masing lama pidana 1 tahun. Sedangkan narapidana seumur hidup yakni Matthew James Norman, Si Yi Chen, dan I Nyoman Susrama.
wartawan
VAL
Category

Jadi Ketua IMI Bali, DUIN Kawasaki Yakin Usrox Mampu Bawa Otomotif Bali Lebih Bersinar

balitribune.co.id | Denpasar  – Atmosfer otomotif di Pulau Dewata kian hangat menjelang pelantikan resmi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali. Support dan harapan besar mengalir deras dari komunitas hingga pelaku industri, salah satunya dari DUIN Kawasaki selaku main dealer Kawasaki wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

AHM Best Student 2026 Regional Bali, Siswi Tabanan Juara 1 Lewat Olahan Limbah Kulit Pisang

balitribune.co.id | Denpasar – Kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan mengantarkan Ni Putu Issabel Kirana Selena Devi, siswi SMAN 1 Tabanan, meraih Juara 1 AHM Best Student (AHMBS) 2026 tingkat regional Bali. Melalui inovasi olahan limbah kulit pisang menjadi abon nabati bernama Biu-Zy, Issabel sukses menjadi yang terbaik dan berhak mewakili Astra Motor Bali ke ajang AHMBS 2026 tingkat nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Sistem Manual, DPRD Bangli Terapkan Inovasi Berbasis Elektronik 

balitribune.co.id | Bangli - Sebanyak enam pejabat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli resmi meluncurkan proyek perubahan sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Kamis (17/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Urgensi Armada Damkar di Kintamani untuk Pangkas Waktu Tanggap Kebakaran

balitribune.co.id | Bangli - Wacana penempatan armada mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Kintamani telah berembus sejak sepuluh tahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini penempatan armada tersebut belum juga terealisasi.

Padahal, potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kintamani tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data setempat, tercatat sebanyak empat kasus kebakaran terjadi sejak Agustus hingga pertengahan September.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta, LPS Siapkan Proses Likuidasi

balitribune.co.id | Mangupura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas. Hal ini diungkapkan OJK melalui siaran persnya, Jumat (18/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.