Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masa Jabatan Diperpanjang, Perbekel dan BPD Diminta Berinovasi

Bali Tribune/DIPERPANJANG - Puluhan perbekel di Jembrana kini telah diperpanjang masa jabatannya dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun.

balitribune.co.id | Negara - Disahkannya Undang-Undang Desa terbaru juga berpengaruh terhadap jabatan perbekel serta dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Jembrana. Puluhan kepala pemerintahan desa yang ada di lima kecamatan di Jembrana kini masa jabatannya diperpanjang. Mereka diminta agar kompak melakukan inovasi untuk percepatan pembangunan.

 

Sebanyak 41 perbekel di Jembrana mendapat perpanjangan masa jabatan. Mereka telah menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan dari Bupati Jembrana, Minggu (23/6 ) di Pendopo Kesari, Negara. Perpanjangan Masa Jabatan kepala desa/prebekel ini merupakan amanat dari Undang-Undang No 3 tahun 2024 yang merupakan hasil perubahan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Perbekel yang sebelumnya memiliki masa jabatan 6 tahun, dengan regulasi anyar ini mendapatkan perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dan dapat dipilih dalam dua kali masa jabatan. Tidak hanya perbekel, perpanjangan masa jabatan ini juga berlaku bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pemerintah desa. Terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia atas atensi khusus yang diberikan untuk perpanjangan masa jabatan Perbekel dan BPD, termasuk juga desa yang ada di Jembrana, ungkap Bupati Tamba. 

 

Pihaknya meminta perbekel agar focus untuk melaksanakan pembangunan daerah di wilayah desanya masing-masing. Selanjutnya para perbekel bisa fokus bekerja untuk percepatan pembangunan di Jembrana, ujarnya. Ia menaruh harapan besar dan berharap dengan adanya perpanjangan masa jabatan tersebut para perbekel Bersama BPD dapat lebih berinovasi dalam membangun desa dan Kabupaten Jembrana secara keseluruhan. Semangat harus ditingkatkan, jangan sampai dengan adanya perpanjangan masa jabatan justru menjadi malas dan kinerja menurun, tegasnya.

 

Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memonitoring dan memastikan kinerja para perbekel dan BPD di Jembrana. Saya akan terus melakukan monitoring dan pengawasan karena kita ingin bersama-sama melangkah untuk mewujudkan Jembrana Emas 2026, jelasnya. 

 

 Pihaknya menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan. Ia berharap dengan kolaborasi yang baik dengan desa sabagai garda terdepan pemerintahan di daerah, target-target pembangunan dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif. 

wartawan
PAM
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.