balitribune.co.id | Denpasar - Sekjen Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), Florensia Yunita Siauw mengatakan, permasalahan hukum di Bali semakin kompleks. PPKHI siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan hukum secara gratis.
"Permasalahan hukum di Bali semakin kompleks dengan adanya wisatawan asing yang masuk. Hal ini menyebabkan pergeseran norma dan tantangan baru seperti klaim serta penggunaan narkoba yang perlu diwaspadai. PPKHI punya bantuan hukum juga, kami siap menyediakan bantuan hukum secara cuma - cuma (probono). kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum," ungkapnya saat membuka saat membuka Rakerda DPD PPKHI Bali di Denpasar, Jumat (28/6).
Ia berharap agar PPKHI Bali dapat lebih kuat dalam membangun persahabatan dan solidaritas untuk bersama-sama mengatasi permasalahan hukum serta menolong masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
"Kami membantu para lawyer yang belum mendapatkan sumpah lawyer agar dapat praktek dengan baik. Kami ingin meningkatkan pendidikan para lawyer untuk menjadi lebih profesional. PPKHI juga mendorong aparat kepolisian untuk lebih bekerjasama dalam menegakkan keadilan dan memberikan akses yang lebih terbuka terkait hak-hak klien," katanya.
Sementara Ketua DPD PPKHI Bali, I Kadek Duarsa menyatakan, organisasi ini aktif dengan berbagai program yang meningkatkan kualitas profesi pengacara di Bali.
"Kami di Bali ini tetap melaksanakan seminar-seminar untuk memberdayakan dan memberikan penyerapan hukum kepada rekan-rekan advokat di Bali. Tujuannya adalah untuk menjaga nasionalisme dan sesuai dengan kode etik profesi. Kami juga melaksanakan pendidikan khusus profesi yang bekerja sama dengan universitas, terutama Fakultas Hukum di Bali," ungkapnya.
Secara nasional, anggota PPKHI mencapai ribuan, sementara di Bali berjumlah ratusan. "Sejak tahun 2019, DPD PPKHI Bali telah melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat sebanyak 10 kali," pungkas Duarsa.
