Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih 3 Pantai di Badung Tidak Terpasang Serine Tsunami

Contoh tower sirena Tsunami.

BALI TRIBUNE - Pesisir pantai di Kabupaten Badung ternyata masih ‘bolong-bolong’ dari alat serine tsunami. Padahal, alat yang dinamai tsunami early warning system (TEWS) tsunami ini cukup vital sebagai pemberi tanda apabila bencana tsunami menerjang pesisir Badung. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung, baru ada lima unit AWS dipasang di seluruh Badung. Itupun hanya di wilayah Selatan Badung.  Seperti di Pantai Tanjung Benoa, ITDC, Pantai Kedongan, Pantai Kuta dan Pantai Double Six Seminyak. Sementara di bagian barat Badung rata-rata masih kosong. Seperti Pantai Petitenget, Pantai Batubolong dan Seseh. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Badung, I Wayan Netra yang dikonfirmasi, Kamis (11/10), membenarkan pantai di Badung belum semuanya dilengkapi AWS tsunami. Ia mengakui idealnya perlu 8 unit TEWS. Akan tetapi, yang terisi saat ini baru 5 TEWS. Artinya, masih kurang lagi tiga TEWS. Adapun pantai yang belum tersentuh alat serine tsunami ini adalah pantai bagian barat Badung, mulai dari Petitenget ke barat, seperti Pantai Camagi, Pantai Batu Bolong dan Seseh. “Iya, idealnya kalau ingin menjangkau seluruh (pantai) Badung, kita perlu delapan unit (TEWS tsunami). Tapi, baru ada lima, jadi tiga masih kurang, yakni untuk Pantai Petitenget, Pantai Batu Bolong dan Pantai Seseh,” ujarnya. Alat-alat ini, kata dia, dipasang dan dikendalikan oleh BPBD Provinsi Bali. Pihaknya di Badung hanya melakukan evaluasi dan monitoring tiap bulan. Sejauh ini pihaknya memastikan lima alat ini berfungsi dengan baik. “Tiap bulan sudah diuji coba. Rata-rata semua aktif dan berfungsi kok,” kata Wayan Netra sembari menyebut tiap alat mampu menraungkan suara mencapai 8 sampai 10 km. Untuk kekurangan tiga alat ini, Wayan Netra mengaku sudah pernah mengusulkan penambahan ke pihak Pemprov Bali. Akan tetapi, sejauh ini belum ada penambahan. Harga alat TEWS ini sendiri diakui cukup mahal.  Jadi pemerintah selama ini hanya mengandalkan bantuan pusat. “Kami sudah sempat usulkan (tambahan TEWS, red). Kalau untuk harga memang lumayan mahal. Satu alat saja (AWS, red) dulu harganya sekitar satu setengah miliar. Kalau sekarang mungkin sudah dua miliaran lebih. Dan kalau kita beli harus koordinasi dengan BMKG dan BPBD Provinsi,” terangnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat pesisir sendiri sebagian besar sudah paham akan fungsi dan apa yang harus dilakukan apabila alat serine yang dipasang diatas tower tersebut bersuara.  “Secara umum masyarakat sudah tahu. Kita juga sudah bentuk Desa Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Ini yang gencar ikut memberikan sosialisasi ke masyarakat,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga sudah memasang rambu-rambu dan peta evakuasi apabila terjadi bencana. Bila terjadi gempa, maka masyarakat diimbau mencari tempat lapang. Kemudian apabila gempa disusul ada ancaman tsumani maka masyarakat diimbau segera melakukan langkah evakuasi dengan mencari tempat-tempat tinggi.  Untuk wilayah Badung selatan, pihaknya bahkan sudah membuat MoU dengan sejumlah hotel. Bila terjadi bencana tsunami, maka hotel tersebut wajib memberikan tempat berlindung. “Kalau di Badung selatan wilayah yang agak tinggi kan bukit Ungasan dan Pecatu. Jadi bila ada tsunami kita imbau kesitu. Bisa juga naik ke hotel-hotel yang masih kokoh,” jelasnya. Disinggung mengenai teknis pengoperasian alat ini, Wayan Netra menyebut alat ini tidak dijada secara khusus. Pihaknya bersama BPBD Bali sifatnya hanya memonitoring dan memastikan alat berfungsi dengan melakukan uji coba tiap bulan. Bila terjadi bencana berpotensi tsunami, maka alat tsunami BMKG akan memberikan peringatan yang diteruskan ke Ruspudalops BPBD Bali. Kemudian, petugas Ruspudalops BPBD Bali akan menekan tombol melalui laptop untuk membunyikan seluruh serine yang ada.  “Kalau gempa 7 SR keatas, sesuai SOP tombol serine pasti dipencet. Semua serine bunyi.  Artinya masyarakat segera melakukan evakuasi,” tukasnya. 

wartawan
I Made Darna
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.