Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih Ada Desa Wisata Belum Miliki Pokdarwis

Bali Tribune / Anak Agung Gede Putra Wedana.
Balitribune.co.id | Semarapura - Begitu mengggeliatkan kepariwisataan di Klungkung sebelum pandemi melanda Klungkung, kepariwisataan di Nusa Penida sempat booming wisatawan. Walaupun belakangan ini karena dampak Pandemi Covid 19 malah terkesan mati suri. Terkait adanya Desa Wisata di  Klungkung ini, diketahui masih banyak desa wisata yang belum memiliki kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Bahkan beberapa pokdarwis yang sudah ada  tidak aktif selama ini.
 
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung Gede Putra Wedana, Kamis (24/9). Mantan Camat Dawan, Klungkung ini  menyebutkan lebih rinci, saat ini sudah ada 18 desa di Klungkung ditetapkan sebagai desa wisata. Yakni Desa Tihingan, Desa Timuhun, Desa Bakas untuk Kecamatan Banjarangkan. Sedangkan di Kecamatan KLungkung di, Desa Kamasan, Desa Tegak, Desa Gelgel. Sementara di Kecamatan Dawan ada  Desa Besan, Desa Pesinggahan, Desa Paksebali . Untuk Kecamatan Nusa Penida ada, Desa Suana, Desa Klumpu, Desa Batununggul, Desa Pejukutan, Desa Tanglad, Desa Batukandik, Desa Ped, Desa Lembongan, dan Desa Jungutbatu. 
 
Tapi sayangnya dari semua desa wisata yang ada ini, tidak semua mampu mengembangkan potensi wisata di wilayahnya. Bahkan hanya sedikit yang saat ini benar-benar berkembang sebagai desa wisata. "Desa wisata saat ini hanya Desa Wisata Bakas yang telah melaksanakan sertifikasi protokol kesehatan. Belum semua desa wisata juga mampu menggarap potensinya," ujar Anak Agung Gede Putra Wedana.
 
Desa wisata yang telah memiliki pokdarwis pun tidak semuanya aktif dalam mengembangkan potensi di wilayahnya. Malahan dari keberadaan Pokdarwis ini , banyak pokdarwis yang tidak aktif alias papan nama saja. "Ke depan saya akan mulai sambangi satu per satu desa wisata. Khususnya ke desa wisata yang belum punya pokdarwis, dan yang pokdarwisnya tidak aktif," ujarnya.
 
Untuk menindak lanjuti masalah Pokdarwis ini dirinya mengakui kedepan, akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk bersama-sama mengupayakan nantinya anggaran di desa bisa dialokasikan khusus untuk mengembangkan potensi desa wisata di desa wisata masing-masing. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.