Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih Mampukah Pers sebagai Akselerator Perubahan?

Bali Tribune. Aeief Wibisono
Oleh: Arief Wibisono *)
 
balitribune.co.id | Hari Pers Nasional (HPN) 2021 diperingati setiap tanggal 9 Februari. Kali ini mengangkat tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”. Sekilas makna dari tema yang diusung tak lain, Pers sebagai salah satu pilar demokrasi bersama pemerintah bergandengan tangan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
 
Serangkaian kegiatan digelar dalam menyambut HPN 2021, seperti seminar, konvensi hingga perayaan puncak yang bakal dihadiri Presiden Joko Widodo dan  diikuti ribuan jurnalis PWI dari seluruh Indonesia, termasuk anggota konstituen Dewan Pers lainnya secara virtual. 
 
Namun ada sedikit yang menggelitik pikiran saya ketika muncul kalimat  di ujung tema “Pers sebagai Akselerator Perubahan”. Pertanyaannya, masih mampukah pers sebagai akselerator perubahan di tengah disrupsi media sosial serta imbas dari pandemi Covid-19 yang telah meluluhlantakkan perekonomian seantero jagad? Saya melihatnya dari dua sisi, Media Pers dan pandemi Covid-19 itu sendiri. 
 
Tak bisa dipungkiri jika media konvensional  kali ini harus bertekuk lutut mengakui kedigdayaan platform digital beserta turunannya seperti, media sosial, e-commerce, bisnis digital yang telah merasuk hingga ke pojok-pojok kamar tanpa sekat apapun. Beberapa Media Pers besar mulai berguguran akibat gempuran platform digital sehingga mereka suka tidak suka, mau tidak mau terseret dalam pusaran digital, ini faktanya!
Platform digital telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia. Bertebarannya informasi di media sosial yang tanpa sekat, membuat masyarakat tersesat di dalamnya. Polarisasi, post truth seolah menjadi sarapan sehari-hari. Tentu hal ini terjadi akibat prematurnya ekosistem informasi. Influencer dan para netizen menari-nari akibat lemahnya ekosistem informasi. 
 
Asal kutip, asal comot, asal sharing sudah menjadi hal yang lumrah. Akibatnya, informasi yang menyesatkan alias “hoaks”pun bertebaran seolah- olah dianggap sebuah kebenaran. Padahal hoaks itu bukanlah produk berita dan tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. 
 
Awal pandemi Covid-19 acapkali disinformasi yang bertebaran di masyarakat, bahkan hingga kini hal itu kerap terjadi. Sikap pemerintah yang ambigu dalam penanganan Covid-19, berujung pada penolakan fakta yang disodorkan. Akibatnya masyarakat meraba-raba di berbagai situs dan media sosial mencari kebenaran yang dianggap benar bagi diri mereka sendiri.  
 
Kehadiran Media Pers masih dipandang perlu dan memiliki dampak besar di era digitalisasi dan masa pandemi Covid-19, untuk itulah diperlukan juga  peran aktif pemerintah dalam membuat regulasi yang mengatur penggunaan media sosial, selain juga memberikan literasi secara berkesinambungan, jangan hanya sepenggal-sepenggal. Konvergensi media pers dalam satu platform juga dianggap penting untuk menjawab tantangan ke depannya. 
 
Tantangan terbesar media konvensional yaitu berseliwerannya platform digital di jagad maya. Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan sekaligus tantangan nyata yang mesti dihadapi, perubahan itulah yang abadi. Masifnya gelombang informasi  di era digitalisasi seolah tak terbendung. Masyarakat tak perlu bersusah payah mengakses informasi dari smartphone yang dimiliki. 
 
Berangkat dari fenomena yang ada sudah selayaknya pemerintah hadir untuk menjembatani media sosial dan media konvensional demi keberlangsungan penyebaran informasi. Perlu kiranya pemerintah membuat semacam payung hukum yang mengarah adanya perbaikan. 
 
Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2021, di tengah pandemi Covid-19 hendaknya digunakan untuk mengawal demokrasi dan membantu pemulihan ekonomi melalui informasi yang membangun kemajuan bangsa dan negara. Selain melakukan fungsi kontrol, pers juga harus mampu membangun optimisme bahwa bangsa ini akan keluar dari pandemi Covid-19, dengan cara menyajikan informasi yang mengedukasi, objektif dan transparan, serta mendorong program pemerintah melalui pemberitaan yang memiliki nilai edukasi. **
 
*) Penulis adalah Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Seksi Wartawan Media Online PWI Bali.
 
wartawan
Redaksi
Category

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Paparkan Strategi dan Capaian Target Pembangunan, Dukung Pariwisata, Infrastruktur Fokus Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan strategi dan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Badung, pada Rapat Koordinasi Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di ruang pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Bahas Raperda Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjaminan Kredit Bali Mandara

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Badung Tutup Pelatihan Sensus Ekonomi dan Canangkan "Desa Cantik" 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung diwakili Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence, Minggu (7/6/2026). Ada tiga Desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik Kabupaten Badung 2026 yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Gulingan dan Desa Pererenan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.