Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masukan Arus Bawah Sering Hilang

Bali Tribune / BUKA - Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Selasa (7/2).

balitribune.co.id | SingarajaPemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023, Selasa (7/2). Forum itu dibuat dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Untuk mencapai tujuan itu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2024 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Buleleng secara tepat, strategis, terarah dan sesuai dengan tema yang disepakati yaitu Peningkatan Produktifitas Untuk Penguatan Daya saing Daerah. Hanya saja, selama ini masukan dan usulan dari masyarakat sering tidak terakomodasi dan hilang dari daftar akibat tidak terserap saat dilakukan pembahasan lanjutan.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mensinyalir usulan masyarakat bawah sering hilang saat dilakukan pembahasan pada forum yang lebih tinggi. ”Forum kosultasi publik pada dasarnya meminta masukan dari masyarakat. Hanya saja masukan itu apakah terkomodasi atau tidak diperncanaan daerah? Sering kali masukan dari bawah sepuluh sampai dikecamatan tinggal lima dan ketika di kabupaten hilang,ini fakta,” kata Lihadnyana usai membuka Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 di Gedung MR. I Gusti Ketut Pudja.

Ia menyebut, masukan dari masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan problem.Pasalnya,kebijakan yang dibuat pada dasaranya adalah untuk menutup persoalan yang selama ini menggganjal di masayarakat. Karena itu, dilakukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Di antara prioritas tersebut yakni hak dasar seperti pendidikan, kesehatan yang mencakup soal stunting dan inflasi dengan memanfaatkan potensi daerah semisal pertanian dan UMKM serta pembangunan infrastruktur. Kabupten Buleleng akan memaksimalkan akses teknologi Turyapada Tower untuk membangun teknologi berbasis digital meliputi ekonomi digital,aktivitas digital,sosial digital dan pendidikan digital.

Sementara itu, dalam pandangannya soal peningkatan potensi dan kapasitas Kabupaten Buleleng untuk perbaikan sektor ekonomi, salah satu yang disorot adalah mementingkan pemakaian produk lokal.Lihadnyana menyebut salah satunya pemakaian air kemasan produk Yeh Buleleng yang terpinggirkan oleh produk dari luar. 

wartawan
CHA
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.