Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masyarakat Diminta Hilangkan Mimpi Mekarkan Kecamatan Kintamani

HADIRI - Bupati hadiri rapat persiapan pemekaran banjar Trunyan, Kintamani, Sabtu (23/6).

BALI TRIBUNE - Wacana pemekaran kecamatan Kintamani memang sempat berhembus dari beberapa tahun lalu. Di balik munculnya wacana itu, Bupati Bangli I Made Gianyar meminta masyarakat menghilangkan mimpi memekarkan Kecamatan Kintamani, mengingat Kintamani merupakan kecamatan yang unik dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Bangli. Hal tersebut diungkapkan Bupati Made Gianyar saat menghadiri rapat persiapan pemekaran Banjar Trunyan, Desa Trunyan, Kintamani menjadi Banjar Trunyan dan Banjar Cemara Landung di wantilan Pura Subak Abian Cemara Landung, Sabtu (23/6) Papar bupati asal Desa Bunutin,Kintamani ini selain itu, akan percuma memekarkan Kecamatan Kintamani karena sekarang pembangunan di Bangli sudah berbasis desa, buka dikecamatan lagi. Dalam cara yang dihadiri   Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bangli Dewa Agung Riana Putra, Camat Kintamani Wayan Dirgayusa, Kabag Protokol Bangli Cok Bagus Gaya Dirga, Perbekel Desa Terunyan Jro Wayan Arjana dan sejumlah tokoh masyarakat setempat,Bupati Bupati Made Gianyar mengatakan  kalau dulu memang ada rencana untuk memekarkan Kecamatan Kintamani menjadi tiga, yakni Kecamatan Kintamani Barat, Kecamatan Kintamani Timur dan Kecamatan Kintamani Selatan, karena ada Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Dimana dalam program ini (PPK), satu kecamatan dapat anggaran sampai Rp 1 Miliar. Sehingga wajar waktu itu ada rencana memekarkan Kecamatan Kintamani.  Namun sekarang, jelas dia, dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang sejak tahun 2011 mengalokasikan ADD yang besar kedesa (rata-rata satu desa Rp 1 Miliar lebih) dan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan Dana Desa (DD) hampir Rp. 1 Miliar kepada masing-masing desa, pemekaran Kecamatan Kintamani tidak perlu dilakukan lagi. Terlebih dengan kondisi sekarang, sambung Bupati Made Gianyar, Kecamatan Kintamani adalah kecamatan terunik di Bali. Karena merupakan kecamatan terluas dan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali. Bahkan menurutnya, luas Kecamatan Kitamani hampir sama dengan luas Kabupaten Gianyar dan jumlah penduduk di Kecamatan Kintamani juga lebih banyak dari jumlah penduduk Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. “Sekarang pembangunan sudah berbasis desa. Semua uang sudah masuk kedesa. Dikecamatan tidak ada apa-apa, paling yang ada, banyak kerjaan. Jadi tidak perlu ada pemekaran, biarkan Kintamani menjadi kecamatan yang unik seperti sekarang,” mintanya. Terkait dengan aspirasi pemekaran Banjar Terunyan menjadi Banjar Terunyan dan Banjar Cemara Landung, Bupati Bangli I Made Gianyar meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bangli, tidak berlama-lama dan segera menfasilitasi aspirasi ini. Apalagi wacana pemekaran ini sudah berlangsung lama dan sebagian besar persyaratan pokok untuk pemekaran ini sudah terpenuhi. “Saya minta Kadis PMD dan Perbekel Desa Terunya segera menindaklanjuti aspirasi ini. Saya ingin 1 Januari 2019, Cemara Landung sudah berstatus Banjar Persiapan,” serunya.  Kadis PMD Bangli Dewa Agung Riana Putra mengatakan, meskipun ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, pada dasarnya usulan pemekaran Banjar Dinas Terunyan menjadi Banjar Dinas Terunyan dan Banjar Dinas Cemara Landung dapat segera ditindaklanjuti, mengingat sebagian besar persyaratan pokok seperti jumlah penduduk, rekomendasi dari banjar induk dan foto copy Kartu Keluarga (KK) sudah terpenuhi. “Kita optimis di sisa waktu yang ada, semua dokumen akan bisa dipenuhi. Sehingga sesuai perintah Bapak Bupati, 1 Januari 2019, Cemara Landung sudah jadi banjar dinas persiapan,” jelasnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click

Nelayan, Garda Terdepan dalam Penyelamatan Korban Kapal Karam

balitribune.co.id | Negara - Di tengah duka mendalam akibat tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, ada kisah-kisah heroik yang menghangatkan hati. Kisah-kisah heroik penyelamatan yang dilakukan para nelayan tradisional Jembrana menjadi secercah harapan di tengah tragedi dan menginspirasi untuk membangun respons darurat yang lebih kuat di wilayah perairan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.