Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masyarakat Sente Paham Setelah Bupati Beri Penjelasan

JELASKAN - Bupati Suwirta jelaskan masalah TPA Sente kepada masyarakat.

BALI TRIBUNE - Menindaklanjuti protes masyarakat mengenai TPA Sente yang sudah ditutup pada Minggu (31/12) tetapi masih dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Anak Agung Ngurah Kirana mengadakan pertemuan dengan masyarakat Dusun Sente untuk mengklarifikasi mengenai TPA Sente, bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Dawan, pada Rabu (14/11). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Anak Agung Ngurah Kirana menyatakan terdapat dasar hukum sesuai Permen PU Nomor 3 tahun 2013 Bab V pasal 61 mengenai penyelenggaraan persampahan  yang dijadikan dasar TPA Sente tidak ditutup, dikarenakan perda RT/RW masih berlaku, bahwa TPA untuk diKabupaten Klungkung masih menggunakan TPA Sente, Belum ada TPA Pengganti, dan Kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi/revitalisasi. Oleh karena itu, per 31 Desember 2017 TPA Sente dialihfungsikan menjadi TOSS, Dimana Sampah yang ditampung di eks TPA merupakan sampah dari perkotaan dan sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organic dengan menggunakan metode Osaki yang hasilnya diberikan ke masyarakat secara gratis, dan diolah menjadi pelet dengan metode peyeumisasi. Pemkab Klungkung berencana menjadikan Eks TPA Sente menjadi pusat Studi TOSS untuk Kabupaten/Kota yang ingin menerapkan TOSS di Kabupaten/Kota di Indonesia. I Gede Susila Salah Satu masyarakat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa Eks TPA “Sente masih sering mengeluarkan asap”, namun ketika ditanya balik oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, I Gede Susila tidak bisa menyatakan secara pasti keberadaan asap tersebut. “Kemungkinan mengeluarkan asap tetapi dengan volume yang lebih sedikit,” jawab I Gede Susila dengan sedikit ragu. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyatakan bahwa eks TPA Sente memang ditutup sebagai Tempat Pembuangan Akhir, TPA Sente beralih fungsi menjadi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) yang artinya sampah kota memang dibawa ke eks TPA Sente yang kemudian diproses untuk dijadikan sumber tenaga penghasil listrik dan bahan bakar memasak. Hal ini sudah disosialisasikan ke Masyarakat sebanyak dua kali yakni pada tanggal 28 Desember 2017 dan pada saat penutupan TPA Sente yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017. Klian Banjar Sente I Nengah Surata Mengakui adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten mengenai alih fungsi eks TPA Sente menjadi TOSS akibat kurangnya sosialisasi dari aparat Desa Pikat. “Kami masyarakat hanya mengetahui bahwa TPA ditutup, dan meminta agar Dinas atau aparat setempat terkait untuk kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya. “Masyarakat Dusun Sente mengalami miss communication tentang sosialisasi alih fungsi eks TPA Sente, padahal surat undangan dari Pemkab mengenai sosialisasi sudah diberikan, tetapi Perbekel Pikat tidak hadir dalam membantu pemerintah menyebarkan informasi ke masyarakat, seperti saat ini,” ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta seusai menghadiri pertemuan tersebut. “Saya Sudah meluangkan waktu, dengan membatalkan kegiatan saya untuk bertemu dengan masyarakat Dusun Sente yang kemarin mendatangi eks TPA, tetapi yang datang hari ini hanya 2 orang saja,” ujar Bupati Suwirta. Bupati Suwirta menugaskan kepada aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang pertemuan hari ini ke Masyarakat Dusun Sente. Dan Menugaskan DInas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk terus memantau situasi eks TPA Sente.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.