Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Melalui GNNT, BI Tingkatkan Elektronifikasi Transaksi

(Ki - Ka) Analis Fungsi Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen BI Bali, Achmad, Kepala Divisi SP PUR, Layanan dan Administrasi, Teguh Setiadi, GM Operasi & Maintenance PT Jasa Marga, Ahmad Izzi, GM Blue Bird Group Bali, dr. Putu Gede Panca Wiadnyana.

BALI TRIBUNE - Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggelar Edukasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Uang Elektronik & Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Elektronifikasi Transaksi, Selasa (3/4). 

Selain dihadiri perwakilan beberapa bank, acara yang dihelat di Graha Tirta Empul, Gedung KPwBI Bali ini juga hadir Jasa Marga, Blue Bird, instansi pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Bali, Teguh Setiadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penggalakkan dan implementasi GNNT dan lebih meningkatkan elektronifikasi di Provinsi Bali. "Pemberian edukasi harus tetap dilakukan meskipun gerakan GNNT sudah dicanangkan sejak 2014 lalu," ujar Teguh dalam sambutannya.

Dia menyebutkan, sebagai otoritas sistem pembayaran, misi Bank Indonesia adalah mengelola dan memelihara sistem pembayaran dan pengelolaan uang yang aman, efisien, dan lancar. "Perluasan elektronifikasi pembayaran dan penggunaan instrumen non tunai diharapkan dapat membentuk sistem pembayaran yang efektif dan efisien," tuturnya.

Teguh berharap, baik elemen pendidikan, transportasi, dan dunia kerja nantinya bisa kompak mendukung dan menggalakkan gerakan transaksi non tunai. "Kami berharap, nanti masing-masing tiap instansi bisa terinspirasi untuk menerapkan transaksi non tunai," harapnya.

Sementara itu,  General Manager Blue Bird area Bali Lombok, dr. I Putu Gede Panca Wiadnyana mengatakan dewasa ini beberapa elemen terlihat seolah enggan bertransaksi secara non tunai. "Beberapa elemen kadang masih keberatan. Banyak yang justru berpikir bahwa elektronifikasi malah lebih banyak ruginya. Apalagi yang diluar kota besar, biasanya merasa ribet karena top up," tuturnya.

Dia menambahkan, jangan sampai juga eletronifikasi transaksi dianggap hanya sebatas transaksi di tol. Masih banyak benefit lainnya yang bisa didapatkan. Menurutnya, jangan sampai pola pikir seperti itu yang nantinya malah menghambat pengembangan elektronifikasi transaksi. Panca melanjutkan, solusi terbaik adalah adanya regulasi yang bersifat memaksa. "Kalau mau dijalankan 100 persen, selain sosialisasi kepada masyarakat, kuncinya ya kalau bisa dibuatkan regulasi," imbuhnya.

GNNT Bentuk Kesadaran Masyarakat

Seperti diketahui pencanangan GNNT dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Disamping itu GNNT juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya

Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.

Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Ketua DPRD Badung dan Kadisdikpora Terima Api Obor Porprov 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwipayana yang mewakili Bupati Badung menerima Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI 2025.
Api Obor diserahkan oleh kontingen Kabupaten Tabanan di Puspem Badung pada Senin (8/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tunjangan DPRD Bali Tetap Jalan, Pemprov Pastikan Ada Ruang Evaluasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di saat DPR RI mencabut fasilitas tunjangan rumah dan transportasi bagi anggotanya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan serupa di daerah masih berlaku. 

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan, pemberian tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Bali tetap berjalan sesuai regulasi, namun tetap terbuka ruang evaluasi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.

Baca Selengkapnya icon click

Api Obor Porprov Bali XVI Tahun 2025 Tiba di Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Suasana penuh semangat kebersamaan mewarnai prosesi serah terima Kirab Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI tahun 2025, yang berlangsung di depan Lobi Kantor Walikota Denpasar, Senin (8/9). Api Obor Porprov ini sendiri diserahkan dari Kontingen Kabupaten Badung, kepada Kontingen Kota Denpasar serangkaian kegiatan olahraga terbesar di Bali tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Badung Tindak Tegas, 111 Tower Bodong Dibongkar dari Target 125

balitribune.co.id | Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung kembali melakukan pembongkaran tower tak berizin alias bodong di wilayah Kabupaten Badung.

Pada Senin (8/9), sebuah tower jenis monopol yang berlokasi di Desa Gerih, Kecamatan Abiansemal, dibabat aparat penegak Perda Badung.

Tower monopol ini dibongkar karena tidak mengantongi izin. Dalam pembongkarannya Satpol PP menerjunkan belasan aparat.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Apresiasi Inisiatif Dewan Bali Terhadap Penyusunan Raperda ASKP Berbasis Aplikasi dan Keterbukaan Informasi Publik

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Pendapat Gubernur terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Ruang Rapat W

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.