Membangun Pertanian Dari Hilir | Bali Tribune
Bali Tribune, Selasa 07 Februari 2023
Diposting : 23 January 2023 18:31
WW - Bali Tribune
Bali Tribune

Wayan Windia

Guru Besar Emeritus pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar

balitribune.co.id | Kegiatan usahatani (on farm) tidak berdiri sendiri. Ia berkait ke hulu (backward linkages), yakni dengan kegiatan usaha yang mensuple input bagi usahatani (berupa sarana/prasarana produksi tanaman). Ia juga berkait ke hilir (forward linkages), yakni dengan kegiatan usaha yang mengolah produk pertanian. Artinya, output produk usahatani, menjadi input bagi usaha pengolahan produk pertanian tsb.

Para ahli mencatat bahwa forward linkages, mampu mendorong kegiatan usahatani lima kali lipat. Dibandingkan dengan kegiatan backward linkages, yang hanya mampu mendorong kegiatan usaha tani sekitar tiga kali lipat. Itulah sebabnya, negara-negara maju, tatkala ia akan mulai membangun industrinya, maka yang dibangun adalah industri-industri hilir. Kemudian pengembangan industrinya setahap demi setahap digerakkan semakin ke hulu. Akhirnya, sektor industri semakin kuat, dan sektor pertanianpun juga semakin menguat.

Itulah sebabnya ada kritik terhadap konsep pembangunan industri kapal terbang, di bawah komando Habibie. Khususnya tatkala terjadi krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia. Bahwa pembangunan industri di Indonesia terlalu melompat jauh ke depan (industri kapal terbang). Padahal saat itu, sektor industri hilir belum mapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Waktu itu, era swasembada beras telah lama berlalu, dan Indonesia mulai lagi tergantung pada beras impor.

Dalam sejarah pembangunan pertanian, Indonesia termasuk negara yang membangun sektor pertaniannya yang dimulai dari hulu. Mungkin pada saat tersebut, kondisinya sangat mendesak. Terutama untuk menghindari dan mengatasi kekurangan pangan yang sangat akut. Program revolusi hijau di Indonesia (melalui pelaksanaan Bimas, Inmas, dan Insus), harus dilakukan. Bahkan dalam beberapa kasus, terpaksa harus dilakukan dengan “tangan besi”.

Sektor pertanian di zone on farm (usahatani), sebetulnya dihuni oleh orang-orang (petani) yang cerdas. Petani itu tidak bodoh. Mereka ditempa oleh pengalaman hidupnya. Kalau mereka salah mengambil keputusan, maka resikonya mereka akan mati. Oleh karenanya, bila di sektor hilir sudah kuat, dan produksi petani diserap oleh sektor hilir, maka petani pasti senang bertani. Petani dengan sendirinya akan mencari ke hulu, semua saprotan yang diperlukan. Bahkan tanpa ada subsidi untuk input oleh pemerintah, maka petani pasti akan membelinya.

Agus Pakpahan menyebutnya sebagai proses tepungisasi di hilir. Semua output pertanian dijadikan tepung. Hal ini dianggap penting, sebagai suatu proses pengamanan cadangan pangan. Dengan demikian kita tidak tergantung dari produk pangan luar negeri, dan juga bisa sebagai bahan baku energi. Agus berpendapat bahwa di masa depan, bangsa-bangsa akan sangat tergantung kehidupannya dari ada-tidak adanya cadangan energi yang memadai.

Saya membaca di medsos bahwa Pemda Bali akan membangun pabrik yang menghasilkan input (saprotan)  bagi sektor pertanian. Hal itu berarti bahwa Pemda Bali akan membangun pertanian melalui hulu. Tujuannya agar nanti Nilai Tukar Petani (NTP) bisa naik. Ya, terserah saja, karena itu adalah soal pilihan kebijakan. Entah apa pertimbangannya.

Tetapi bagi saya, adalah lebih baik membangun pertanian mulai dari hilir. Karena membangun pertanian dari hilir, berarti bahwa : subsidi pemerintah bisa langsung diterima petani, mampu menggerakkan ekonomi pedesaan, dan bisa lebih menjamin keberlanjutan. NTP pasti juga akan naik juga. Jadi, kalau tujuannya untuk meningkatkan NTP, maka pembangunan pertanian di Bali, sebaiknya dimulai dari hilir.

Sebetulnya, secara teoritik Pemda Bali sudah memiliki alat untuk membantu petani dalam kegiatan di hilir. Yakni melalui pergub No. 99 tahun 2019. Namun pergub itu tidak jalan. Karena tidak ada pengawasan, kelembagaan petani tidak dikuatkan, dan perusda pemda Bali tidak ada modal untuk mendukung pelaksanaan pergub tsb. Sayang sekali. Memang begitulah adanya. Pemerintah tidak suka dan tidak ada komitmen untuk membantu membangun pertanian, ditengah-tengah gemuruh sektor pariwisata di Bali. Akibat-akibatnya sudah juga nyata.      

Mungkin, memang demikianlah nasib orang-orang yang miskin, jelek, dan tidak berdaya. Tidak ada orang yang sudi menengok, dan membantunya. Kecuali ada kepentingan politik praktis. Tetapi dalam keadaan kritis, tokh semuanya bersandar pada sektor yang dihuni oleh orang-orang yang miskin dan jelek tsb. Apa akibatnya ?

Ya, seperti yang kita alami sekarang. Nilai Tukar Petani (NTP), sejak bertahun-tahun tetap saja di bawah nilai 100 (petani merugi), jarang orang yang suka bertani, sawah di babat seenaknya, sumbangannya pada perekonomian Bali terus merosot (kini lk hanya 12%), peraturan perundang-undangan yang membela petani/pertanian umumnya tidak jalan, dan pada saat-saat kritis dibebani lagi oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Sudah sejak lama ada wacana dari orang-orang yang pro pertanian, agar subsidi input oleh pemerintah, segera diganti dengan subsidi output. Artinya, petani tidak butuh lagi subsidi dalam bentuk saprotan. Tetapi mereka memerlukan harga produksi yang memadai, yang bisa mendorong mereka menjadi senang sebagai petani. Tetapi suara-suara seperti itu lenyap ditelan rutinisme kebijakan yang terlanjur membahagiakan pabrik-pabrik saprotan. Memang tidak mudah melawan kapitalisme. Akibatnya petani harus terus rela menanggung sengsara. Sampai kapan petani mampu tahan hidup seperti ini ?