Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Membangun Pertanian Dari Hilir

Bali Tribune

Wayan Windia

Guru Besar Emeritus pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar

balitribune.co.id | Kegiatan usahatani (on farm) tidak berdiri sendiri. Ia berkait ke hulu (backward linkages), yakni dengan kegiatan usaha yang mensuple input bagi usahatani (berupa sarana/prasarana produksi tanaman). Ia juga berkait ke hilir (forward linkages), yakni dengan kegiatan usaha yang mengolah produk pertanian. Artinya, output produk usahatani, menjadi input bagi usaha pengolahan produk pertanian tsb.

Para ahli mencatat bahwa forward linkages, mampu mendorong kegiatan usahatani lima kali lipat. Dibandingkan dengan kegiatan backward linkages, yang hanya mampu mendorong kegiatan usaha tani sekitar tiga kali lipat. Itulah sebabnya, negara-negara maju, tatkala ia akan mulai membangun industrinya, maka yang dibangun adalah industri-industri hilir. Kemudian pengembangan industrinya setahap demi setahap digerakkan semakin ke hulu. Akhirnya, sektor industri semakin kuat, dan sektor pertanianpun juga semakin menguat.

Itulah sebabnya ada kritik terhadap konsep pembangunan industri kapal terbang, di bawah komando Habibie. Khususnya tatkala terjadi krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia. Bahwa pembangunan industri di Indonesia terlalu melompat jauh ke depan (industri kapal terbang). Padahal saat itu, sektor industri hilir belum mapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Waktu itu, era swasembada beras telah lama berlalu, dan Indonesia mulai lagi tergantung pada beras impor.

Dalam sejarah pembangunan pertanian, Indonesia termasuk negara yang membangun sektor pertaniannya yang dimulai dari hulu. Mungkin pada saat tersebut, kondisinya sangat mendesak. Terutama untuk menghindari dan mengatasi kekurangan pangan yang sangat akut. Program revolusi hijau di Indonesia (melalui pelaksanaan Bimas, Inmas, dan Insus), harus dilakukan. Bahkan dalam beberapa kasus, terpaksa harus dilakukan dengan “tangan besi”.

Sektor pertanian di zone on farm (usahatani), sebetulnya dihuni oleh orang-orang (petani) yang cerdas. Petani itu tidak bodoh. Mereka ditempa oleh pengalaman hidupnya. Kalau mereka salah mengambil keputusan, maka resikonya mereka akan mati. Oleh karenanya, bila di sektor hilir sudah kuat, dan produksi petani diserap oleh sektor hilir, maka petani pasti senang bertani. Petani dengan sendirinya akan mencari ke hulu, semua saprotan yang diperlukan. Bahkan tanpa ada subsidi untuk input oleh pemerintah, maka petani pasti akan membelinya.

Agus Pakpahan menyebutnya sebagai proses tepungisasi di hilir. Semua output pertanian dijadikan tepung. Hal ini dianggap penting, sebagai suatu proses pengamanan cadangan pangan. Dengan demikian kita tidak tergantung dari produk pangan luar negeri, dan juga bisa sebagai bahan baku energi. Agus berpendapat bahwa di masa depan, bangsa-bangsa akan sangat tergantung kehidupannya dari ada-tidak adanya cadangan energi yang memadai.

Saya membaca di medsos bahwa Pemda Bali akan membangun pabrik yang menghasilkan input (saprotan)  bagi sektor pertanian. Hal itu berarti bahwa Pemda Bali akan membangun pertanian melalui hulu. Tujuannya agar nanti Nilai Tukar Petani (NTP) bisa naik. Ya, terserah saja, karena itu adalah soal pilihan kebijakan. Entah apa pertimbangannya.

Tetapi bagi saya, adalah lebih baik membangun pertanian mulai dari hilir. Karena membangun pertanian dari hilir, berarti bahwa : subsidi pemerintah bisa langsung diterima petani, mampu menggerakkan ekonomi pedesaan, dan bisa lebih menjamin keberlanjutan. NTP pasti juga akan naik juga. Jadi, kalau tujuannya untuk meningkatkan NTP, maka pembangunan pertanian di Bali, sebaiknya dimulai dari hilir.

Sebetulnya, secara teoritik Pemda Bali sudah memiliki alat untuk membantu petani dalam kegiatan di hilir. Yakni melalui pergub No. 99 tahun 2019. Namun pergub itu tidak jalan. Karena tidak ada pengawasan, kelembagaan petani tidak dikuatkan, dan perusda pemda Bali tidak ada modal untuk mendukung pelaksanaan pergub tsb. Sayang sekali. Memang begitulah adanya. Pemerintah tidak suka dan tidak ada komitmen untuk membantu membangun pertanian, ditengah-tengah gemuruh sektor pariwisata di Bali. Akibat-akibatnya sudah juga nyata.      

Mungkin, memang demikianlah nasib orang-orang yang miskin, jelek, dan tidak berdaya. Tidak ada orang yang sudi menengok, dan membantunya. Kecuali ada kepentingan politik praktis. Tetapi dalam keadaan kritis, tokh semuanya bersandar pada sektor yang dihuni oleh orang-orang yang miskin dan jelek tsb. Apa akibatnya ?

Ya, seperti yang kita alami sekarang. Nilai Tukar Petani (NTP), sejak bertahun-tahun tetap saja di bawah nilai 100 (petani merugi), jarang orang yang suka bertani, sawah di babat seenaknya, sumbangannya pada perekonomian Bali terus merosot (kini lk hanya 12%), peraturan perundang-undangan yang membela petani/pertanian umumnya tidak jalan, dan pada saat-saat kritis dibebani lagi oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Sudah sejak lama ada wacana dari orang-orang yang pro pertanian, agar subsidi input oleh pemerintah, segera diganti dengan subsidi output. Artinya, petani tidak butuh lagi subsidi dalam bentuk saprotan. Tetapi mereka memerlukan harga produksi yang memadai, yang bisa mendorong mereka menjadi senang sebagai petani. Tetapi suara-suara seperti itu lenyap ditelan rutinisme kebijakan yang terlanjur membahagiakan pabrik-pabrik saprotan. Memang tidak mudah melawan kapitalisme. Akibatnya petani harus terus rela menanggung sengsara. Sampai kapan petani mampu tahan hidup seperti ini ?

wartawan
WW
Category

KMP Tunu Pratama Jaya Terbalik di Perairan Ketapang

balitribune.co.id | Negara - Sebuah insiden mengejutkan terjadi di perairan Ketapang pada Kamis (3/7) dini hari , sekitar pukul 00.50 WITA. Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan terbalik setelah mengalami kebocoran di ruang mesin. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti jumlah korban dalam peristiwa nahas ini.

Baca Selengkapnya icon click

KMP Nusa Jaya Abadi Perbaikan, Kendaraan Tujuan Nusa Penida Antre Hingga Dua Hari

balitribune.co.id | Amlapura - Antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida, Klungkung, terjadi di Pelabuhan Padang Bai. Sejumlah sopir truk dan pikap bahkan mengaku sudah antre hingga dua hari di Padang Bai menunggu giliran untuk diseberangkan ke Nusa Penida dengan kapal LCT.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti Hadiri Karya Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta Pimpinan DPRD Badung menghadiri karya Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, pada Rabu (2/7). Upacara ini merupakan rangkaian karya mapedudusan agung, menawa ratna dan mepeselang yang puncaknya pada Purnama Kasa, Kamis (10/7/2025) mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Pemenangan Dibubarkan, Tokoh GMT Minta Pepadu Kawal Pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Setelah berhasil membawa kemenangan dan mengantarkan pasangan I Gusti Putu Parwata-Pandu Prapanca Lagosa (Gus Par-Guru Pandu) menjadi Bupati-Wakil Bupati Karangasem, Periode 2025-2030, Tim Pemenangan Gus Par-Guru Pandu, Rabu (2/7) resmi dibubarkan dalam sebuah acara yang penuh kehangatan dan kekeluargaan yang berlangsung di kediaman Penanggungjawab Gerakan Masyarakat Terpadu (GMT) I Gusti Made Tu

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Badung 2025-2029, Bupati: Visi-Misi dan Program Strategis Pastikan Terakomodir

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029, di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (2/7). Musrenbang RPJMD sebagai salah satu tahapan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar minta Pemkab Lakukan Evaluasi Penggunaan Anggaran

balitribune.co.id | Bangli - DPRD Bangli, Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum  faksi, terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.