balitribune.co.id | Universitas Udayana (Unud) Bali menyelenggarakan Uji Publik Pemimpin Bali 2024 selama dua hari di Auditorium Widya Sabha, Kampus Unud Jimbaran. Acara yang sangat penting dan bersejarah tu dihelat mulai hari Kamis hingga Jumat, 10-11 Oktober 2024.
Pada hari pertama, Unud Bali menghadirkan pasangan calon nomor urut satu, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana atau Mulia-PAS dan hari kedua menampilkan pasangan calon nomor urut dua Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta atau Koster-Giri. Kedua pasangan calon itu hadir secara langsung untuk memaparkan apa yang menjadi cita-cita mereka membangun Bali dan kemudian bertanya jawab dengan para panelis dan peserta uji publik itu.
Secara umum, uji publik adalah metode ilmiah untuk menakar seberapa kuat argumen yang termuat di dalam rencana program para paslon, sekaligus menakar otentisitas pemikiran yang disampaikan oleh mereka. Artinya, uji publik ini ingin melihat sisi intelektualitas para paslon dan secara tidak langsung ingin melihat pula kemampuan leadership yang dimiliki masing-masing paslon.
Penulis sendiri, ketika menjabat sebagai Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali 2012-2022, pernah menyelenggarakan pemaparan visi dan misi para pasangan calon, dan itu menjadi satu-satunya Kantor Perwakilan Ombudsman RI yang menggelar acara itu di Tanah Air. Sebagai lembaga pengawasan, Ombudsman Bali menyadari perlunya lebih awal memiliki kontak dengan para calon kepala daerah, sehingga kelak ketika terpilih Ombudsman tidak sulit menagih janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Ombudsman Bali.
Kini Unud Bali melakukan hal yang hampir serupa, dan kita berharap Unud Bali ikut menagih janji dan mengawal pengejawantahan janji itu. Semakin banyak lembaga yang kredibel mengawal pemerintahan, semakin terbuka lebar terciptanya good and clean governance, dan juga menghasilkan pemimpin yang berintegritas karena setia dengan janjinya. Apalagi dalam uji publik tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh pasangan calon yang disaksikan para hadirin. Satu hal yang menarik bahwa mahasiswa yang hadir dalam acara itu berkomitmen untuk turun ke jalan jika janji politik yang dilontarkan itu tidak dijalankan sama sekali.
Mulia-PAS mengawali pemaparannya dengan memunculkan sejumlah persoalan yang ditemuinya di lapangan, di antaranya defisit anggaran pembangunan dan belanja daerah yang mencapai 1,9 triliun, beban utang yang besar, kemiskinan yang semakin tinggi, angka bunuh diri yang tinggi, pariwisata yang autopilot, proyek mercusuar yang menguras beban anggaran, peringkat SMA/SMK yang menurun, diskriminasi gender dalam pemerintahan, aset pemerintah yang tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tata ruang yang semakin amburadul, sektor olahraga yang tidak tersentuh dengan serius, institusi adat diintervensi oleh kepentingan politik sehingga institusi adat kehilangan otonominya, kekurangan air bersih terutama di Bali Timur dan Utara, dan bangunan cagar budaya yang terancam punah akibat godaan dana hibah, dan disharmoni sosial dipakai untuk mengalihkan isu kegagalan pengelolaan Covid-19. Dalam mengatasi persoalan-persoalan di atas, Mulia-PAS menyatakan bahwa Bali membutuhkan pemimpin yang bersih dan memiliki konektifitas atau linear dengan pusat.
Mulia-PAS kemudian menyiapkan 9 (sembilan) langkah transformasi demi mengatasi masalah yang dibeberkan di atas, yakni transformasi di bidang pendidikan dan olahraga, kesehatan, ekonomi, keuangan dan aset daerah, infrastruktur dan pembangunan, desa adat, seni, dan budaya, lingkungan hidup, pemerintahan, dan pariwisata dan pertanian.
Bagi Mulia-PAS, sembilan transformasi ini dibutuhkan untuk mencapai Bali Dwipa Jaya menuju Indonesia Emas 2045. Dari sisi prioritas program, Mulia-PAS menyatakan akan menggratiskan biaya SMAN/SMKN dan memberikan subsidi kepada SMA/SMK Swasta, membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan standar internasional, mengembalikan desa adat sebagai desa adat yang otonom, mewujudkan 1000 start-up berbasis UMKM, mewujudkan bandar udara di Bali Utara, mengoptimalkan aset daerah, mengoptimalkan smart energy, revitalisasi program simantri plus dan gerbangsadu plus, memberikan jaminan kesehatan kepada para sulinggih dan pemangku, memberikan insentif kepada sanggar seni dan restorasi bangunan dan karya seni yang memiliki nilai sejarah bagi Bali, dan membangun stadion yang berstandar nasional dan internasional.
Mulia-PAS akan memakai cara yang SMART, yakni simple, measurable, aplicable, realiable, dan timeline untuk memastikan semua rencana di atas berjalan dengan baik.
Sementara pasangan calon nomor urut dua yang tampil pada hari kedua, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) membuka uji publik itu dengan melihat kondisi Bali yang secara data dikatakan mengalami penurunan jumlah pertumbuhan penduduk yang sebelumnya 1,01 persen pada tahun 2022 menjadi 0,67 persen pada tahun 2023. Yang menurut Koster-Giri akan mengancam masa depan Bali karena terus berkurangnya produktivitas dan tenaga kerja yang produktif.
Di sisi lain, luas Bali terus mengalami penyempitan akibat faktor alam, seperti abrasi dan lain-lain. Situasi ini, bagi Koster-Giri, membutuhkan perhatian yang serius, dan karena itu memerlukan langkah-langkah taktis untuk bisa memuliakan manusia dan alam Bali agar memiliki daya saing di masa depan.
Secara makro, Koster-Giri mencatat bahwa kondisi sosial ekonomi Bali di tahun 2023 mengalami kemajuan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, khususnya pasca Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kenaikan menjadi 5;71%, lebih tinggi dari tahun 2019, sebelum Covid-19 mendera, yakni 5,60%. Di samping itu, angka kemiskinan tercatat 4,25%, paling rendah secara nasional, angka pengangguran terbuka tercatat 2,69%, lebih rendah dari angka pengangguran nasional yang tercatat 5,32%, indeks pembangunan manusia Bali sangat tinggi yakni 78,01% dibandingkan dengan nasional yang hanya 74, 39%, serta harapan hidup diangka 74,88 tahun lebih tinggi dari harapan hidup nasional, 72,17 tahun.
Dari sektor pariwisata, angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara terus merangsek naik. Jika sebelum Covid-19 angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di angka 4,98 juta dan 6,25 juta, maka pada tahun 2023 sudah di angka 4,97 juta untuk wisatawan domestik dan 5,27 juta untuk wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata menyumbangkan 65,96% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali, bahkan berkontribusi besar bagi pendapatan nasional dari sektor pariwisata, yakni sebesar 45,0% atau 98 triliun dari 218 triliun yang didapat negara.
Namun demikian, Koster-Giri melihat ada ketimpangan pendapatan antar wilayah, yang disebutnya sebagai wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan wilayah luar Sarbagita (Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana). Pendapatan asli daerah (PAD) di Sarbagita mencapai 9,938 miliar (87,3%) dan di luar Sarbagita 1,457 miliar (12,7%), sementara pertumbuhan ekonominya juga sangat jauh berbeda, yakni 6,40% di Sarbagita dan 3,72% di luar Sarbagita.
Kesenjangan antar dua wilayah ini dapat dipahami karena keberadaan hotel dan restoran lebih banyak menumpuk di wilayah Sarbagita ketimbang luar Sarbagita, yakni 2,750 hotel (70,6%) di Sarbagita dan 1,145 hotel (29,4%) di luar Sarbagita, kemudian 3,136 (64,4%) restoran di Sarbagita dan 1,385 (30,6%) restoran di luar Sarbagita.
Seiring dengan gambaran makro sosial ekonomi yang sedemikian detail ini, Koster-Giri mencatat banyak ancaman yang ditujukan kepada alam, manusia, dan budaya Bali. Di antaranya alih fungsi lahan produktif yang sangat tinggi, volume sampah yang semakin meningkat, kerusakan ekosistem lingkungan yang makin masif, kualitas air bersih yang makin menurun, kemacetan yang makin tinggi, semakin senjangnya ekonomi dan sosial antara Sarbagita dan luar Sarbagita, tingginya migrasi penduduk dari luar Sarbagita ke Sarbagita, meningkatnya pelaku usaha dari luar Bali, kapasitas infrastruktur jalan yang semakin tidak memadai, sarana prasarana dan sistem transportasi publik yang belum memadai, dan makin banyaknya komunitas orang asing yang secara eksklusif membangun huniannya sendiri.
Di samping itu, terjadinya perubahan perilaku masyarakat Bali akibat pengaruh budaya asing, berkurangnya kesempatan berusaha bagi masyarakat Bal, semakin banyak orang asing membeli aset dengan memakai nama masyarakat lokal, banyaknya orang asing berbuat kriminal, jual beli narkoba, dan prostitusi, adanya orang asing yang berprofesi sebagai agen penjualan properti yang dibangun di Bali, sering terjadi penodaan tempat-tempat ibadah yang sakral, dan rusaknya pakem budaya Bali akibat maraknya budaya asing yang berkembang di Bali.
Berdasarkan gambaran makro ekonomi sosial dan ancaman-ancaman yang ada di atas, dan juga berdasarkan Undang-undang No 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 serta mengacu kepada 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru dan 48 Peraturan yang sudah disahkan sepanjang tahun 2018-2023, Koster-Giri meletakkan konsep dasar pembangunan Bali 5 tahun ke depan ke dalam apa yang disebutkan sebagai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala.
Visi ini, sebagaimana diakui Koster, adalah visi yang sama dengan visi ketika ia masih berpasangan dengan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada periode 2018-2023. Pada periode pertamanya sebagai Gubernur Bali itu, ia berhasil mencapai kemajuan dalam pembangunan alam, manusia, dan budaya Bali, dan karena itu ia ingin melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dimulainya itu bersama Nyoman Giri Prasta.
Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang disampaikan Koster-Giri dalam uji publik itu memuat 22 aspek penting, di antaranya mempercepat transformasi ekonomi Bali dengan ekonomi Kerthi Bali, membangun dan mengembangkan pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakter, dan keunggulan kabupaten dan kota, menyelenggarakan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, mengembangkan infrastruktur perhubungan darat, lau, dan udara yang terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan, mewujudkan alam Bali yang hijau, bersih dan indah, mewujudkan Bali yang mandiri energy dengan energy bersih, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah, dan menjadikan generasi muda milenial dan Gen-Z sebagai garda terdepan di dalam membangun peradaban Bali Masa Depan.
Dari aspek-aspek itu, Koster-Giri menetapkan 6 bidang prioritas, (1) adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, (2) kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan,.(3) transformasi perekonomian Bali dengan ekonomi Kerthi Bali, pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, IKM, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, digital, dsn pariwisata, (4) infrastruktur darat, laut, udara, dan transportasi, (5) lingkungan, hutan, dan energy, dan (6) Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Di samping itu, Koster-Giri juga menyiapkan 8 program tematik, yakni memberikan bantuan upacara ngaben di seluruh desa adat, melestarikan ekosistem alam, menyelenggarakan lomba yang berbasis kearifan lokal, mengembangkan pola hidup sehat, mengatasi kemacetan di wilayah Sarbagita, membudidayakan pohon kelapa Bali, memberikan kemudahan berinvestasi di Bali, dan mengembangkan pola hidup bahagia
Akhirnya, penulis yang menonton melalui YouTube melihat bahwa di dalam uji publik itu kedua paslon telah menggunakan kesempatan itu dengan baik untuk mencurahkan semua pemikiran mereka untuk membedah problematika Bali dan kemudian menyodorkan suatu kerangka penyelesaian atas problematika itu. Keduanya pun juga memanfaatkan momen penting itu menampilkan hasil potretan mereka terhadap realitas yang ada di dalam masyarakat Bali dan menjelaskan hasil potretannya itu di hadapan para panelis dan hadirin uji publik.
Tetapi tentu saja, uji publik yang diselenggarakan Unud ini dapat dijadikan alat timbang oleh siapapun untuk menimbang sekaligus menilai sejauh mana kesiapan masing-masing paslon untuk membawa Bali jauh lebih maju dari yang sekarang. Setiap orang yang menyimak pemaparan para paslon dalam uji publik itu dapat menimbang pula seberapa komprehensifnya pemikiran para paslon di dalam membaca problematika masyarakat Bali dan kemudian merumuskannya ke dalam bentuk tindakan yang praktis untuk mengatasi problematika itu.
Penulis dan para penonton uji publik tentu memiliki privilese untuk menimbang dan menakar mana paslon yang memiliki kualitas personal yang baik dan memiliki pemikiran yang koheren dengan yang tidak. Sebab, uji publik seakan menjadi kotak pandora yang memperlihatkan kepada kita semua mana paslon yang tepat memimpin Bali lima tahun ke depan dan mana yang tidak. Wallahu a'alam bish-shawab.
Tabanan, 14 Oktober 2024.
