Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menjaga Harga Pangan yang Tetap Melindungi Petani

Bali Tribune
Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA.
Rektor Dwijendra University/Ketua DPD HKTI Bali/Ketua Perhepi Bali
 
balitribune.co.id | Belakangan ini kita telah menghadapi berbagai fluktuasi harga-harga produk pangan baik di Bali maupun di provinsi lainnya di Indonesia. Situasi tersebut harus dicarikan upaya untuk mengendalikannya guna mendukung tercapainya tujuan program ketahanan pangan, dan sekaligus mencegah terjadinya krisis pangan di dalam negeri, selain memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya penting oleh pemerintah di dalam mengendalikan harga pangan di dalam negeri yang sifatnya komprehensif, dimana tidak saja melindungi konsumen tetapi juga tetap memberikan kesejahteraan kepada para petani produsen, terlebih lagi mereka merupakan petani gurem.
 
Upaya mapping produksi dan konsumsi merupakan Langkah yang strategis dan perlu segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan stakeholder lainnya, seperti para petani dan kelompoknya, pengusaha yang berkaitan dengan produksi dan pasca panen produk pertanian, termasuk kalangan perguruan tinggi. Kegiatan mapping produksi dan konsumsi sangat bermanfaat untuk menyiapkan perencanaan tentang prediksu jumlah produksi atau persediaan (supply) dan prediksi kebutuhan atau permintaan (demand)produk pangan dalam periode tertentu, seperti mingguan, bulanan dalam satu tahun. Prediksi tersebut agar mempertimbangkan hari raya atau hari besar lainnya termasuk momen-moment tertentu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan/permintaan, dan di sisi lain memperhatikan kemungkinan adanya potensi gagal panen. Upaya mapping ini juga mendorong untuk membangun sentra-sentra produksi pangan tertentu di beberapa wilayah yang memiliki kondisi geografis dan agroklimat yang mendukung.
 
Upaya lainnya yang diperlukan untuk mengendalikan harga pangan adalah membangun sistem distribusi pangan dari satu daerah/wilayah (sentra produksi) ke daerah lainnya sehingga terjadi pemerataan distribusi pangan dalam suatu rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis dan sumber daya alam di Indonesia atau antar pulau sangat membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menjamin sistem distribusi produk pangan yang lancar baik melalui darat, laut dan udara. 
 
Disamping itu, diperlukan juga adanya penguatan peran pemerintah dalam memberdayakan peran perusahaan daerah untuk dapat menyerap produk-produk pangan yang dihasilkan oleh petani/kelompok petani, terutama pada saat panen raya. Kebijakan ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk melindungi petani dan juga menjadikan cadangan pangan pada musim tanam berikutnya. Sebagai konsekuensi kebiajakan ini adalah pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak swasta untuk membangun gudang pangan dengan peralatan yang modern guna menjaga kualitas produk yang tersimpan. Pengelolaan perusahaan daerah dan Gudang pangan secara professional sangat dibutuhkan guna mewujudkan ketersediaan pangan sepanjang tahun. 
 
Kebijakan operasi pasar merupakan upaya insidental yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menstabilkan harga pangan di daerah. Dengan demikian, harga-harga produk yang tinggi dapat diturunkan guna memberikan perlindungan kepada konsumen dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan perlindungan terhadap konsumen harus semakin ditingkatkan baik berupa insnetif social-ekonomis maupun subsidi di hulu dan di hilir guna mendorong dan memotivasi para petani untuk mengelola usahataninya secara lebih intensif dan berkelanjutan. 
wartawan
Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA.
Category

DPRD Bangli Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan dengan Syarat

balitribune.co.id | Bangli - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengusulkan kepada Menteri Hukum RI untuk merelokasi  Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan ke kabupaten sebagai bentuk dari usulan kabupaten Badung. Pertimbangn pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli yakni kondisi Lapas terbesar di Bali ini sudah sangat padat dan memicu persoalan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Amanat POJK 19/2025, Permudah Akses Pembiayaan Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Likuiditas perbankan nasional menunjukkan peningkatan setelah pemerintah menambahkan Dana Penempatan Pemerintah (DPK) sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN pada 12 September 2025 lalu. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong pemulihan fungsi intermediasi perbankan, termasuk di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lahan Sawah Bali Susut 6.500 Hektare dalam 5 Tahun, Denpasar Terparah

balitribune.co.id | Denpasar - Lahan sawah di Bali terus menyusut. Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, sejak 2019 hingga 2024, pulau ini kehilangan 6.521,81 hektare sawah atau turun 9,19 persen. Rata-rata, setiap tahun penyusutan mencapai 1,53 persen.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Alih Fungsi Lahan Tahura, BPN: Bukan Kawasan Hutan

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik lahan di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menyeruak setelah Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pekan lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Beban Guru Oemar Bakri

balitribune.co.id | " …murid bengalmu mungkin sudah menunggu, laju sepeda kumbang di jalan berlubang selalu begitu dari dulu waktu jaman Jepang…..oemar Bakri pegawai negeri 40 tahun mengabdi…jadi guru jujur berbakti memang makan hati, omar bakri banyak ciptakan menteri… professor dokter ,insinyur pun jadi… (Syair Lagu Iwan Fals)

Baca Selengkapnya icon click

Jaga Akses Vital, Pemkab Badung Atensi Perbaikan Jalan Jebol di Kerobokan

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menangani kerusakan jalan dan jembatan jebol di kawasan Kerobokan.

Meski ruas tersebut bukan milik kabupaten, melainkan jalan provinsi yang menghubungkn Kerobokan-Munggu-Tanah Lot, Pemkab Badung menunjukkan kepedulian dengan langsung berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.