Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menjaga Ketahanan Pangan, Pemkab Badung Gelar FGD Bersama Penyuluh Pertanian

Bali Tribune / FGD - kegiatan FGD, sistem kerjasama penyuluh dengan instansi daerah dalam menunjang Ketahanan pangan daerah di Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Kantor Bupati Badung ini, Rabu (20/9).
balitribune.co.id | MangupuraPemerintah Kabupaten Badung, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sistem kerjasama penyuluh dengan instansi daerah dalam menunjang Ketahanan pangan daerah di  Kabupaten  Badung. Kegiatan selama dua hari yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Kantor Bupati Badung ini, dibuka, Rabu (20/9). 
 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana, sangat mengapresiasi kegiatan FGD. Terutama berkaitan dengan isu global maupun isu nasional, tentang ketahanan pangan agar dapat diberdayakan lagi. Melalui FGD tenaga penyuluh, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, yang tentunya sangat diharapkan oleh para petani. 
 
"Kita di Kabupaten Bandung, dengan organisasi pertanian yakni subak yang sudah mendunia, tinggal bagaimana mentransfer knowledge kepada para petani. Ini bertumpu kepada bagaimana penyuluh yang betul betul bisa memberikan pencerahan kepada petani. Bagaimana upaya upaya meningkatkan produksi pangan. Dalam hal ini produksi pangan secara luas tidak hanya pagi saja, namun juga di peternakan dan lainnya," katanya.
 
Lebih lanjut disampaikan, untuk di badung, perhatian pemerintah sangat besar sekali. Yang mana, berbagai macam subsidi telah digelontorkan melalui dinas pertanian, mulai dari pupuk, bibit, termasuk juga nanti diperhatikan biaya olah lahan, itu kana diupayakan. Seperti bagaimana para petani setelah ada produksi gabah, bisa menikmati harga yang wajar setelah berproduksi.
 
Bahkan kata dia, Bupati Badung juga sudah menciptakan kebijakan yang menugaskan Perumda Pasar dan pangan untuk membeli gabah petani dengan harga wajar. Sehingga pertani akan mendapat harga yang wajar setelah berproduksi, dan tidak lagi melulu merugi. "Karena ketika sudah menjadi gabah, banyak tengkulak yang berupaya mendapat gabah dengan harga murah. Sehingga para petani yang dirugikan," ucapnya.
 
Dengan nantinya perumda pasar membeli gabah petani ini, memprosesnya kemudian mendistribusikan langsung ke masyarakat tentu rantai pasok bisa dipotong. Sehingga biaya pendistribusiannya bisa ditekan, yang tentu mempengaruhi harga. Dengan demikian masyarakat Badung bisa menikmati beras produksi Badung dengan harga yang wajar tanpa membebani daya beli masyarakat. "Sekali lagi, penyuluh pertanian ini ada di poros terdepan bagaimana mensukseskan ketahanan kabupaten Badung," katanya.
 
Kepala Bagian Sumber Daya Alam I Made Adnyana menyampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan ini. Yang terpenting kata dia adalah isu ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh situasi global, yang menyebabkan harus berbenah di daerah terhadap kondisi pangan. Selain isu peperangan Rusia dan Ukraina yang dampaknya sampai ke belahan dunia yang berpengaruh terhadap pasokan pangan dunia, juga kondisi El Nino yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan. Hal ini juga diperkirakan berpengaruh terhadap produk pertanian terutama beras yang harganya mulai meningkat. Untuk itu, peran penyuluh pertanian sangat diharapkan. 
 
Melalui FGD ini peran penyuluh ini sangat diharapkan untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, dalam memerankan diri dalam fungsinya masing masing. Dengan FGD ini, nantinya diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik oleh para penyuluh untuk memberikan langkah-langkah terbaik. Terutama dalam memberikan informasi,  memotivasi, kepada para petani di Badung dalam ketahanan pangan. 
 
"Tujuan kegiatan ini menyediakan media komunikasi penyuluh di kabupaten Badung, baik itu di bidang pertanian dan perikanan. Kemudian bisa nantinya mengidentifikasi persoalan ketahanan pangan dalam situasi ketidakstabilan ekonomi dan kondisi pertanian saat ini," katanya.
wartawan
ANA
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.