Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menteri PPN Dorong Hilirisasi Industri Tambang di Indonesia

Bali Tribune / Menteri Suharso Monoarfa

balitribune.co.id | Mangupura - Ditemui saat menghadiri Indonesia Mining Summit (IMS) 2023 di Nusa Dua, Badung, Selasa (10/10), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa mendorong pengusaha tambang mineral Indonesia mampu membuka industri hingga tingkat hilirisasi paling bawah. Hal tersebut kata dia demi memperkuat daya saing ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara.

Ia menilai, hilirisasi perusahaan tambang mineral di Indonesia belum sampai di tingkat paling bawah. Dimana, perusahaan hanya mampu memproduksi bahan mentah, namun belum mampu memproduksi produk sebagai hasil akhir dari bahan tambangnya. Akibatnya, banyak produk jadi dari bahan baku yang diproduksi perusahaan tambang di Indonesia justru harus diimpor.

Suharso mengkritisi kemampuan pengusaha tambang mineral di Indonesia dalam membangun smelter, tidak dibarengi dengan upaya hilirisasi seperti pembangunan pabrik sendok yang belum ada. Diyakini, dengan membangun industri di tingkat hilir, ketahanan bisnis usaha pertambangan di Indonesia akan lebih baik dan akan meningkatkan penerimaan negara.

Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau dalam kesempatan itu mengatakan sebagai partner pemerintah sangat mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah di industri tambang, yang menjadi strategi besar baru untuk reindustrialisasi di Indonesia. IMA mengharapkan adanya kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. 

"Sehingga peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global terbuka lebar. Untuk itu, di dalam Indonesia Mining Summit ini, kami duduk bersama seluruh pemangku kepentingan menetapkan langkah-langkah untuk membantu pemerintah mempercepat hilirisasi dan mewujudkan hilirisasi tambang berkelanjutan demi mendukung peningkatan perekonomian Indonesia serta menciptakan "multiplier effect" bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.

wartawan
YUE
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.