Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menuju Pariwisata BaIi Sebagai Bonus, Bukan Lokomotif

Bali Tribune / Wayan Windia - Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar

baitribune.co.id | Selama ini sektor pariwisata di Bali diagung-agungkan sebagai lokomotif ekonomi. Kalau kita realistis-pragmatis, mungkin itulah yang terbaik. Karena kenyataannya, memang demikianlah adanya. Kenyataan itu, ternyata betul menjadi fakta (selama kurun waktu lima dasa warsa), karena pemerintah memang terus mendorongnya. Pemerintah memberikan fasilitas, subsidi, dan proteksi.

Lalu pariwisata Bali membludak menjadi pariwisata massal. Setelah disadari efek negatifnya, mulailah ada banyak protes. Tetapi mana ada komunitas yang mampu melawan cengkraman kapitalis? Para pengusaha Bali semakin tersisihkan, karena kalah melawan cengkraman hegemoni kapitalistik. Mereka akhirnya menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Serangan benda setengah hewan, yang bernama virus korona, mulai menyadarkan sebagian manusia Bali. Bahwa pariwisata di Bali bukan segala-galanya. Kesadaran itu sempat diperdebatkan dalam ujian promosi doktor Prodi Ligkungan Hidup, Unud, bulan IaIu Dr. Nyoman Sudipa berkali-kali mengatakan tentang hasil temuannya di Nusa penida. Dikatakan bahwa serangan korona telah membangun kesadaran baru masyarakat Nusa Penida. Bahwa pariwisata tidak menjamin ekonomi rakyat bisa berlanjut.

Ia menandaskan bahwa pariwisata harus dianggap sebagai bonus dari kegiatan pertanian, dan budaya masyarakat Bali. Sekarang terbukti bahwa masyarakat Nusa Penida kembali kisik-kisik ke ladang. Mereka menanam kacang, jagung, pisang, dan tanaman hortikultura. Ia mengatakan bahwa dahulu ia bisa menjadi sarjana di Surabaya, hanya dari hasil pertanian dan hasil ternak orang tuanya. “Dulu di Nusa Penida tidak ada pariwisata. Toh saya bisa menjadi sarjana” katanya.

Pariwisata sebagai bonus ekonomi, telah sempat dirasakan di Bali, sebelum akhir tahun 1969-an. Buku The Island of Bali-nya Cuvarubias, telah mengundang Walter Spies, Arie Smith, Rudolf Bonnet, Antonio Blanco, Han Snel, dll datang ke Ubud (Bali). Ubud kemudian berkembang sebagai kampung turis yang dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Di Ubud, mereka menikmati kebudayaan Bali. Upacara ngaben, menikmati keindahan pura, menyaksikan ritual panca yadnya, menikmati sawah, ritual di subak, petani yang sedang bekerja, menikmati jaringan irigasi subak, menikmati gunung, dll.

Jadi, menurut pikiran saya, bahwa kita di Bali jalani saja kehidupan kita sebagai masyarakat Hindu di Bali. Kalau ada turis yang datang ya syukuri, dan kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa. Namun sebagai orang Timur, maka kita harus melayani dan menghormati kedatangan wisatawan itu dengan ikhlas dan ramah. Pada akhir tahun 1960-an, para turis itu menginap di rumah-rumah penduduk (home stay). Para turis yang harus mengesuaikan dirinya dengan alam dan budaya Bali. Saya masih ingat, bahwa dari Ubud, turis semakin menyebar ke Desa Batuan, Sukawati. Kenapa ? Karena di Batuan mereka dapat juga menikmati alam berkesenian, dan budaya masyarakat yang sepadan dengan di Ubud.

Pariwisata sebagai bonus, menyebabkan hasil pariwisata dinikmati langsung oleh rakyat, menyebabkan pemerataan, tapi tidak menyebabkan pertumbuhan yang drastis. Porsi pertumbuhan yang drastis pada umumnya akan dinikmati oleh kaum kapitalis. Kemudian akan menyebab kesenjaangan (pendapatan dan regional). Seperti sekarang yang kita nikmati di Bali.

Apakah kita bisa kembali ke ideologi bahwa pariwisata sebagai bonus? Tentu saja akan sangat berat. Harus ada kesepakatan dan komitmen bersama masyarakat Bali. Karena kapitalis sudah terlanjur menggurita di Bali. Pemerintah sudah terlanjur berada dalam zone nyaman. Pemerintah terlanjur sangat berharap pada perkembangan pariwisata. Pariwisata yang menyebabkan pertumbuhan, dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi dengan efek negatif berupa migrasi yang masif, penduduk Bali menjadi penonton di pulaunya sendiri, dan transformasi sosio-kultural yang “membahayakan”.

Kata “membahayakan” saya isi tanda-kutip, karena kita tidak akan merasakan secara langsung dengan cepat. Tetapi pasti akan terjadi secara pelan, dan dengan rasa kenikmatan duniawi yang sendu. Seperti seseorang yang tertidur pulas, dan telapak kakinya tidak terasa digigit tikus. Karena sang tikus menggigit telapak kaki orang itu sambil meniup-niup dengan nafasnya yang dingin. Besok paginya, tahu-tahu orang tsb terkesiap, bahwa kakinya sudah terluka perih. Mau-tidak mau harus berobat. Obatnya tidak murah, apalagi kalau gigitan tikus itu berisi tetanus atau korona.  

Dalam pertemuan di Jaya Sabha, Menteri Ristek Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pariwisata Bali tetap harus yang menjadi yang utama di Bali. Mungkin karena ia adalah seorang ekonom. Bukan orang sosial-budaya. Hanya saja ia menduga kesalahan kita adalah kita terlalu lama membiarkan diri, untuk tergantung dari sektor pariwisata. Semua orang di Bali tidak ada yang menduga akan ada serangan mendadak dari virus korona. Semua orang terbius dengan gemuruh glamor sektor pariwisata. Pemerintah terbius, karena dengan mudah mendapatkan uang. Masyarakat juga terbius karena dengan mudah dapat menjual tanah sawahnya. Masyarakat luar Bali juga terbius untuk segera ber-migrasi ke Bali.

Kegelisahan hanya santer di kalangan akademisi, yang dimunculkan dalam berbagai seminar. Tetapi sama sekali tak mampu membius pemerintah, agar mengambil kebijakan mendorong sektor non-pariwisata. Karena ada tekanan kapitalis yang sangat berat dan kuat. Kalau tidak ada serangan korona, jangan harap kita melakukan introspeksi terhadap pembangunan di Bali. Itulah memang watak manusia. Ia ingin bebas, ingin enak, ingin tidak bekerja, ingin kantong selalu berisi, dan kalau bertarung ingin menang.    

wartawan
Wayan Windia
Category

Handara dan Komitmen Lingkungan: Pohon, Air, dan Masa Depan Desa Pancasari

balitribune.co.id | Tabanan – Selama hampir 50 tahun, Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul.

Sebagai destinasi yang dibangun di tengah lanskap pegunungan, Handara memahami dinamika alam wilayah ini, termasuk pola curah hujan tinggi yang secara alami berpotensi menimbulkan banjir musiman.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitrib une.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.