Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menuju Pariwisata BaIi Sebagai Bonus, Bukan Lokomotif

Bali Tribune / Wayan Windia - Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar

baitribune.co.id | Selama ini sektor pariwisata di Bali diagung-agungkan sebagai lokomotif ekonomi. Kalau kita realistis-pragmatis, mungkin itulah yang terbaik. Karena kenyataannya, memang demikianlah adanya. Kenyataan itu, ternyata betul menjadi fakta (selama kurun waktu lima dasa warsa), karena pemerintah memang terus mendorongnya. Pemerintah memberikan fasilitas, subsidi, dan proteksi.

Lalu pariwisata Bali membludak menjadi pariwisata massal. Setelah disadari efek negatifnya, mulailah ada banyak protes. Tetapi mana ada komunitas yang mampu melawan cengkraman kapitalis? Para pengusaha Bali semakin tersisihkan, karena kalah melawan cengkraman hegemoni kapitalistik. Mereka akhirnya menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Serangan benda setengah hewan, yang bernama virus korona, mulai menyadarkan sebagian manusia Bali. Bahwa pariwisata di Bali bukan segala-galanya. Kesadaran itu sempat diperdebatkan dalam ujian promosi doktor Prodi Ligkungan Hidup, Unud, bulan IaIu Dr. Nyoman Sudipa berkali-kali mengatakan tentang hasil temuannya di Nusa penida. Dikatakan bahwa serangan korona telah membangun kesadaran baru masyarakat Nusa Penida. Bahwa pariwisata tidak menjamin ekonomi rakyat bisa berlanjut.

Ia menandaskan bahwa pariwisata harus dianggap sebagai bonus dari kegiatan pertanian, dan budaya masyarakat Bali. Sekarang terbukti bahwa masyarakat Nusa Penida kembali kisik-kisik ke ladang. Mereka menanam kacang, jagung, pisang, dan tanaman hortikultura. Ia mengatakan bahwa dahulu ia bisa menjadi sarjana di Surabaya, hanya dari hasil pertanian dan hasil ternak orang tuanya. “Dulu di Nusa Penida tidak ada pariwisata. Toh saya bisa menjadi sarjana” katanya.

Pariwisata sebagai bonus ekonomi, telah sempat dirasakan di Bali, sebelum akhir tahun 1969-an. Buku The Island of Bali-nya Cuvarubias, telah mengundang Walter Spies, Arie Smith, Rudolf Bonnet, Antonio Blanco, Han Snel, dll datang ke Ubud (Bali). Ubud kemudian berkembang sebagai kampung turis yang dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Di Ubud, mereka menikmati kebudayaan Bali. Upacara ngaben, menikmati keindahan pura, menyaksikan ritual panca yadnya, menikmati sawah, ritual di subak, petani yang sedang bekerja, menikmati jaringan irigasi subak, menikmati gunung, dll.

Jadi, menurut pikiran saya, bahwa kita di Bali jalani saja kehidupan kita sebagai masyarakat Hindu di Bali. Kalau ada turis yang datang ya syukuri, dan kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa. Namun sebagai orang Timur, maka kita harus melayani dan menghormati kedatangan wisatawan itu dengan ikhlas dan ramah. Pada akhir tahun 1960-an, para turis itu menginap di rumah-rumah penduduk (home stay). Para turis yang harus mengesuaikan dirinya dengan alam dan budaya Bali. Saya masih ingat, bahwa dari Ubud, turis semakin menyebar ke Desa Batuan, Sukawati. Kenapa ? Karena di Batuan mereka dapat juga menikmati alam berkesenian, dan budaya masyarakat yang sepadan dengan di Ubud.

Pariwisata sebagai bonus, menyebabkan hasil pariwisata dinikmati langsung oleh rakyat, menyebabkan pemerataan, tapi tidak menyebabkan pertumbuhan yang drastis. Porsi pertumbuhan yang drastis pada umumnya akan dinikmati oleh kaum kapitalis. Kemudian akan menyebab kesenjaangan (pendapatan dan regional). Seperti sekarang yang kita nikmati di Bali.

Apakah kita bisa kembali ke ideologi bahwa pariwisata sebagai bonus? Tentu saja akan sangat berat. Harus ada kesepakatan dan komitmen bersama masyarakat Bali. Karena kapitalis sudah terlanjur menggurita di Bali. Pemerintah sudah terlanjur berada dalam zone nyaman. Pemerintah terlanjur sangat berharap pada perkembangan pariwisata. Pariwisata yang menyebabkan pertumbuhan, dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi dengan efek negatif berupa migrasi yang masif, penduduk Bali menjadi penonton di pulaunya sendiri, dan transformasi sosio-kultural yang “membahayakan”.

Kata “membahayakan” saya isi tanda-kutip, karena kita tidak akan merasakan secara langsung dengan cepat. Tetapi pasti akan terjadi secara pelan, dan dengan rasa kenikmatan duniawi yang sendu. Seperti seseorang yang tertidur pulas, dan telapak kakinya tidak terasa digigit tikus. Karena sang tikus menggigit telapak kaki orang itu sambil meniup-niup dengan nafasnya yang dingin. Besok paginya, tahu-tahu orang tsb terkesiap, bahwa kakinya sudah terluka perih. Mau-tidak mau harus berobat. Obatnya tidak murah, apalagi kalau gigitan tikus itu berisi tetanus atau korona.  

Dalam pertemuan di Jaya Sabha, Menteri Ristek Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pariwisata Bali tetap harus yang menjadi yang utama di Bali. Mungkin karena ia adalah seorang ekonom. Bukan orang sosial-budaya. Hanya saja ia menduga kesalahan kita adalah kita terlalu lama membiarkan diri, untuk tergantung dari sektor pariwisata. Semua orang di Bali tidak ada yang menduga akan ada serangan mendadak dari virus korona. Semua orang terbius dengan gemuruh glamor sektor pariwisata. Pemerintah terbius, karena dengan mudah mendapatkan uang. Masyarakat juga terbius karena dengan mudah dapat menjual tanah sawahnya. Masyarakat luar Bali juga terbius untuk segera ber-migrasi ke Bali.

Kegelisahan hanya santer di kalangan akademisi, yang dimunculkan dalam berbagai seminar. Tetapi sama sekali tak mampu membius pemerintah, agar mengambil kebijakan mendorong sektor non-pariwisata. Karena ada tekanan kapitalis yang sangat berat dan kuat. Kalau tidak ada serangan korona, jangan harap kita melakukan introspeksi terhadap pembangunan di Bali. Itulah memang watak manusia. Ia ingin bebas, ingin enak, ingin tidak bekerja, ingin kantong selalu berisi, dan kalau bertarung ingin menang.    

wartawan
Wayan Windia
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.