Diposting : 5 September 2022 20:20
CHA - Bali Tribune
Singaraja - Pascapemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi, sejumlah langkah diambil pemerintah terutama membuat skema penanggulangan melonjaknya inflasi akibat dampak kenaikan tersebut. Termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai menyiapkan skema untuk menekan inflasi dari dampak kenaikan harga BBM.
Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, Pemkab Buleleng akan menggunakan dana APBD sebanyak dua persen untuk digunakan sebagai biaya dalam sektor transportasi. hal ini diharapkan mampu menekan inflasi di Kabupaten Buleleng. Suyasa mengatakan itu usai mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat via Video Conference di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Senin (5/9).
“Menindak lanjuti arahan Presiden dalam rapat dipimpin Mendagri ada sejumlah poin yang menjadi pokok bahasan. Diantaranya, soal pengendalian inflasi dan pengendalian dari dampak kenaikan BBM,” ujar Suyasa.
Untuk itu, menurutnya, saat ini tengah dilakukan kajian terutama soal anggaran dana desa yang diproyeksikan untuk ikut membantu mengatasi kondisi yang ada. Terlebih dana BLT yang telah terformat terpaksa di revisi karena ada dampak untuk mengantisipasi agar dana desa bisa dimanfaatkan.
“Kita juga tengah mengkaji dari dana transfer umum sebesar 2 % setelah Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) untuk pemanfaatan dana tersebut,” imbuh Suyasa.
Ditambahkan, pengendalian inflasi merupakan tugas bersama. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, kerjasama sangat diperlukan untuk mencapai target.
“Kembali kalau memang kita bisa mengendalikan inflasi dengan bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain, ada kemungkinan tercapai. Tetapi kalau misalkan tidak bisa serentak tentu akan terkoreksi. Berapa terkoreksinya ya kita harus hitung bersama. Kami tidak bisa sendirian, kami juga melihat Pemprov Bali seperti apa, karena pertumbuhan Pemprov juga ditentukan Kabupaten/Kota masing-masing terakumulasi, begitu juga Nasional,” jelasnya.
Terkait rencana Pemkab Buleleng menggunakan dana APBD untuk membiayai sektor transportasi, Sekda Suyasa menjelaskan, hal ini dilakukan untuk menekan biaya transportasi, sehingga harga sembako di pasaran tidak lagi ditambah biaya transportasi.
“Contoh, PD. Swatantra membeli bawang merah di Bangli maka yang membiayai angkutnya kita. Sehingga tidak lagi membebani biaya transportasi akibat dari BBM naik. Kalau PD. Pasar membeli cabai di Tabanan, itu biaya angkutnya APBD. Jadi jualnya tidak sampai menambah biaya oprasional pengangkutan. Dengan demikian, inflasinya akan bisa ditekan,” tandasnya.
