Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Meski Terminal Mengwi Sepi, Tak Ada PHK

Bali Tribune

Mangupura, Bali Tribune

Tenaga kebersihan dan keamanan Terminal Mengwi bisa sedikit lega. Pasalnya, kalangan DPRD Badung menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun status terminal tipe A itu masih “megantung”. Dewan pun meminta para pekerja itu bekerja seperti biasa.

“Kami harap tenaga kebersihan dan keamanan di Terminal Mengwi tidak resah dengan adanya pengambilalihan terminal ini. Sepanjang mereka bekerja dengan baik, pasti tetap dipakai,” kata anggota DPRD Badung, I Wayan Sandra, Rabu (07/12/2016).

Ia juga mengatakan proses pengalihan kewenangan dari Kabupaten Badung ke pemerintah pusat ini masih berproses. Menurut aturan, semua terminal tipe A termasuk Terminal Mengwi akan menjadi kewenangan pusat, baik masalah sarana prasarananya hingga tenaga kerja.

Meski saat ini disebut statusnya masih “megantung”, politisi PDIP ini yakin pusat tetap akan mengambilalih Terminal Mengwi. “Sudah pasti. Cuma kan menunggu waktu. Kalau diambil pusat otomatis gaji mereka (tenaga kebersihan dan keamanan, red) dari pusat,” ujarnya.

Kalaupun tidak jadi, berarti Badung yang tetap akan mengelola. “Kalau nggak jadi diambil (oleh pusat), ya kita yang tetap mengelola. Biaya juga bisa dari APBD Badung. Pokoknya masalah tenaga kerja ini jangan khawatir,” pinta Sandra.

Politisi asal Desa Tibubeneng, Kuta Utara, ini bahkan berani sesumbar seluruh tenaga yang sudah mengabdi di terminal ini tidak akan kena PHK. “Intinya kalau tidak digaji pusat ya digaji pemda,” kata dia sembari mengimbau agar bekerja seperti biasa.*

wartawan
I Made Darna
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.