Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Miliki Tiga Jenis Narkotika, Konsultan Tanaman Prancis Dituntut Ringan

Bali Tribune/ WNA PRANCIS - Samuael Pierre Danguy Lapisardi (44), warga negara Prancis diadili karena memiliki 3 jenis narkoba.
balitribune.co.id | Denpasar - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar seperti berbaik hati kepada Samuael Pierre Danguy Lapisardi (44), warga negara Prancis yang diadili atas kepemilikan 3 jenis narkotika golongan I yang beratnya 5 gram lebih. Bagaimana tidak, pria yang berprofesi sebagai konsultan tanaman ini dituntut  dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 800 juta subsidair 3 bulan penjara. 
 
Tuntutan itu dilayangkan Jaksa Ni Luh Oka Ariani Adikarini dalam sidang beragendakan pembacaam tuntutan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (22/8). 
 
Di hadapan majelis hakim diketuai Heriyanti,  Jaksa Oka menilai terdakwa terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum mengusai narkotika berupa sabu seberat 0,52 gram, ganja seberat 32,89 gram, dan hasis seberat 15,83 gram yang dibawanya dari Gili Trawangan, Lombok, NTB. 
 
"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika," tegas Jaksa Kejari Denpasar ini dalam amar tuntutannya. 
 
Adapun beberapa pertimbangan yang meringankan atas tuntutan yang terbilang ringan untuk sekelas 3 jenis narkotika yang beratnya melebihi 5 gram sebagai barang bukti, di antaranya terdakwa belum pernah dihukum, menyesali dan mengakui perbuatannya. 
 
"Terdakwa menggunakan narkotika untuk diri sendiri guna mengurangi rasa sakit yang dialami akibat kecelakaan. Surat keterangan dokter terlampir dalam berkas perkara," kata Jaksa Oka Ariani.
 
Sedangkan pertimbangan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain serta dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika.
 
Terhadap tuntutan tim jaksa, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya akan menanggapi melalui pembelaan secara tertulis. "Kami akan mengajukan pembelaan tertulis, Yang Mulia," ujar I ketut Jaya selaku penasihat hukum kepada majelis hakim. Sehingga sidang kembali dilanjutkan pekan depan, mengagendakan pembacaan nota pembelaan.
 
Seperti diketahui, terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar di rumah kontrakannya, Jalan Danau Tondano, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (15/3) lalu. 
 
Saat pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti dengan rincian, yakni 1 plastik klip berisi sabu seberat 0,52 gram netto (Kode A), 1 kaca di dalamnya terdapat 4 plastik klip berisi ganja masing-masing seberat 5,10 gram (Kode B1), 2,25 gram (Kode B2), 4,91 gram (Kode B3), dan 0,60 gram (Kode B4). 
Selain itu, 1 lintingan rokok ganja seberat 0,34 gram (Kode C1), 1 plastik klip berisi ganja seberat 0,40 gram (Kode C2), serta 2 buntalan warna hitam Hasis seberat 5,10 gram (Kode D1) dan 10,43 gram (Kode D2). 
 
Lalu, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain dirak kamar terdakwa yakni 1 buah bong, 2 bandel plastik klip kosong dan 1 timbangan elektrik. Tak hanya itu, di atas meja ruang keluarga ditemukan 1 buah dompet berisi 2 plastik klip ganja seberat 9,90 gram (Kode E1), dan 10,04 gram (Kode E2). 
"Bahwa terdakwa telah mengaku memiliki ganja, hasis dan sabu dengan berat masing-masing, Ganja berat bersih keseluruhan 32,89 gram, Hasis total berat keseluruhan 15,83 gram dan sabu seberat 0,52 gram," ungkap jaksa dalam dakwaannya.
 
Masih dalam dakwaan JPU, terdakwa mengaku mendapat narkotika tersebut dari seseorang di Gili Air Lombok pada 12 Maret 2019 untuk dipakainya sendiri dengan harga Rp 8,7 juta. (u)
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.