Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Monitoring Ketahanan Pangan, Wabup Suiasa Panen Sayuran Hidroponik di BPP Abiansemal

Bali Tribune/ PANEN - Wakil Bupati Badung bersama anggota DPRD Badung IB Sunarta saat melaksanakan kegiatan monitoring ketahanan pangan di Desa Blahkiuh, Kamis (6/8/2020).
Balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung bersama anggota DPRD Badung IB Sunarta melaksanakan kegiatan panen sayuran di Rumah Hidroponik Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Abiansemal di Desa Blahkiuh, Kamis (6/8/2020). Kegiatan dalam rangka monitoring ketahanan pangan tersebut juga dihadiri Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi SIK didampingi Wakapolres Kompol Ni Putu Utariani, Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, Camat Abiansemal IB Mas Arimbawa, para pekaseh, penyuluh pertanian serta instansi terkait. 
 
Dalam kesempatan yang sama Wabup juga menyerahkan bibit cabai kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) serta bertatap muka (temu wicara) dengan penyuluh pertanian se-Badung sekaligus mendapat penjelasan mengenai sayuran hidroponik dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Ir I Made Suparsa bersama Kepala BPP Abiansemal Rai Parwata.
 
Usai panen sayur, Wabup Suiasa menyatakan bahwa Pemkab Badung berkomitmen mengembangkan pertanian hidroponik yang hanya membutuhkan lahan terbatas, juga sebagai upaya meningkatkan urban farming. 
 
"Ini sebagai upaya meningkatkan dampak ekonomis sampingan, karena tidak butuh modal dan lahan begitu banyak," jelasnya. 
 
Dengan pengembangan pertanian hidroponik, Suiasa ingin mendorong generasi muda terjun ke pertanian, khususnya pertanian organik. Sehingga generasi muda pikirannya tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata semata, namun mulai melirik sektor pertanian. 
 
"Ini konsepnya ramah lingkungan, pertanian, ekonomis, juga pariwisata kita berdayakan. Jadi generasi muda kita akan dorong untuk terjun ke pertanian. Tindaklanjutnya nanti komunitas pemuda akan kami ajak ke tempat seperti ini. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan teori, dan dapat berinteraksi langsung dengan petani, sehingga meningkatkan daya tarik dan keinginan mereka untuk bertani," terangnya. 
 
Pada kesempatan tersebut Suiasa juga mendengarkan berbagai aspirasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berkaitan dengan efektivitas kerja mereka dalam mendampingi masyarakat mengedukasi pertanian. Banyak hal yang didapat dari para petani serta penyuluh antara lain masalah air dan pengairan yang perlu ditingkatkan dari sisi volume dan pola jaringan irigasi, masalah pemasaran dan harga hasil produksi dari para petani. Dari segi PPL sendiri masih kekurangan tenaga antara karena rasio jumlah PPL yang masih 25, sedangkan jumlah subak ada 122 termasuk subak yeh dan subak abian. 
 
"Hal ini merupakan masukan yang luar biasa sebagai referensi dasar berpikir yang lebih obyektif dan lebih riil sehingga kami bisa berpikir kebijakan apa yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Karena ini akan menjadi pemikiran Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dalam mengambil kebijakan sektor pertanian dan petani termasuk PPL menjadi satu kebijakan yang komprehensif semuanya," tegas Suiasa.
 
Sementara itu Kadis Pertanian dan Pangan, I Wayan Wijana melaporkan sampai saat ini Pemkab Badung melalui jajaran pertanian bersama seluruh lapisan masyarakat masih mampu mempertahankan ketahanan pangan khususnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan utama bagi masyarakat Badung dalam hal ini khususnya produksi beras terlebih dalam masa pandemi Covid-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka para penyuluh perlu untuk semakin mengembangkan wawasan mereka melalui pendidikan dan pelatihan sementara jumlah penyuluh pertanian tiap tahun semakin berkurang karena ada yang pensiun dan sebagainya. 
 
"Hingga saat ini jumlah penyuluh hanya tersisa 25 orang. Idealnya masing-masing desa minimal ada 1 orang tenaga penyuluh, oleh karena itu kami siasati saat ini 1 orang penyuluh diberikan tugas 3 sampai dengan 4 desa. Sesuai dengan fungsinya BPP merupakan tempat berkumpulnya para penyuluh dan juga merupakan tempat edukasi. Harapan kami untuk peremajaan para penyuluh, kami mengharapkan kepada BKD agar mengusulkan formasi untuk pengadaan penyuluh," harapnya. 
 
Serangkaian dengan monitoring ketahanan pangan ini, Wabup Suiasa juga melakukan kunjungan dan penanaman padi di Subak Uma Lambing Sibangkaja, meninjau Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Blahkiuh, meresmikan DAM Blahkiuh serta meninjau beras organik di Desa Sangeh.  
wartawan
I Made Darna
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.