Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Monopoli Usaha Besar Disinyalir Ancam Usaha Kecil

monopoli
Syarkawi Rauf (kedua dari kiri) bersama IGA Rai Wirajaya saat memberikan sosialisasi tentang persaingan usaha di, Kuta, Jumat lalu.

BALI TRIBUNE - Adanya sejumlah perusahaan besar yang melakukan monopoli dinilai akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan cenderung mengancam kelanjutan usaha kecil.  "Saya lihat beberapa perusahaan bermodal besar melakukan praktik monopoli dengan mengambil segmen pasar usaha kecil seperti terjadi di bisnis otomotif dan perbankan," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, IGA Rai Wirajaya saat acara Sosialisasi "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Penyediaan Jasa Perbaikan (Bengkel) Mobil Yang Diasuransikan", di Kuta, Jumat (13/4). Sosialisasi diikuti perusahaan asuransi umum, dealer mobil, bengkel mobil, Disperindag, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Menurut Rai Wirajaya, monopoli yang dilakukan perusahaan modal besar itu terlihat di bisnis otomotif di mana diler mobil juga membuka usaha asuransi, finance hingga bengkel. Dengan praktik seperti ini maka usaha bengkel yang modalnya kecil tak kebagian pekerjaan. Celakanya lagi ada asuransi tertentu yang hanya menggandeng bengkel-bengkel besar dan khusus. Rai Wirajaya juga melihat praktik monopoli ini terjadi di perbankan. "Ada bank BUMN yang punya asuransi bahkan rent a car. Ini kan jelas menjadikan yang kecil sulit bersaing dan berkembang," ujarnya. Padahal Presiden Jokowi selalu menegaskan usaha kecil ini bisa berkreativitas agar bertumbuh. Mengantisipasi hal itu Rai Wirajaya minta agar perusahaan besar jangan sampai mematikan usaha kecil. "Pengusaha besar harus membantu dan menggandeng yang kecil agar bisa jalan. Jangan semua diambil beri yang kecil ini hidup," pinta Rai Wirajaya seraya mengingatkan peran usaha kecil ini sangat penting dalam menjaga perekonomian.  Hal senada disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Surabaya Wilayah Kerja Jatim, Bali-Nusra, Syarkawi Rauf yang mengaku banyak mendapat pengaduan adanya praktik semacam monopoli ini. Ia mencontohkan adanya perusahaan asuransi yang kerja sama dengan bengkel-bengkel tertentu. Ini menyebabkan bengkel lainnya tak kebagian pekerjaan. Untuk itu ia berharap adanya kerja sama pihak-pihak terkait sehingga semua bisa sama-sama jalan. "Pertemuan kita kali ini yaitu untuk mendapatkan solusi bagaimana sebaiknya berdasarkan UU. Pencegahan lebih baik dari penegakkan hukum, meski tindakan hukum bisa saja dilakukan jika tidak ada lagi jalan keluar," ujar Ketua KPPU dalam sambutan singkatnya. Selama 17 tahun berdiri masih banyak masyarakat ataupun pengusaha yang belum paham akan kehadiran KPPU oleh karena itu kegiatan ini sangatlah penting. KPPU menganggap  integrasi vertikal yang kerap dilakukan pengusaha  tidak salah, namun lebih penting jika terjadi sinergitas antar dunia usaha, terutama usaha kecil. "Pada dasarnya baik KPPU, pengusaha (asuransi, bengkel) sejatinya mesti bergandengan tangan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, tanpa adanya monopoli sebagai upaya menumbuhkan perekonomian yang merata," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.