Denpasar, Bali Tribune
Partai Demokrat berambisi untuk memenangkan Pemilu 2019 mendatang. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menargetkan minimal meraih 30 persen suara secara nasional. Target ini juga dibebankan kepada pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Untuk memenuhi target ini, Partai Demokrat memulainya dengan melakukan peremajaan pengurus di daerah. Khusus untuk Bali misalnya, Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak (kecuali DPC Partai Demokrat Karangasem, red) sudah dilaksanakan tanggal 15-16 Mei lalu.
Selain suksesi kepemimpinan, Partai Demokrat di Bali juga menyisir kader-kader yang dinilai bermasalah. “Kami sudah inventarisir (kader-kader bermasalah). Nanti akan kami evaluasi,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, di Denpasar, Minggu (29/5).
Disinggung apakah nama-nama tersebut akan dipecat, Mudarta tak menyebutnya secara tegas. “Nanti akan kami laporkan ke DPP Partai Demokrat. Soal langkah selanjutnya, kita tunggu saja,” tandas politisi asal Jembrana itu.
Tentang nama-nama kader yang sudah diinventarisir, Mudarta enggan menyebutnya. Demikian halnya dengan jumlah kader yang terancam didepak, lagi-lagi Mudarta juga berkelit. “Soal itu, kami belum bisa buka. Pada saatnya pasti akan kami beberkan,” jelasnya.
Sementara itu disinggung mengenai kepengurusan lengkap DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Periode 2016-2021, Mudarta mengatakan, sejauh ini pembahasan di Tim Formatur belum final. Namun ia memastikan, dalam waktu dekat ‘kabinet’ baru akan disampaikan ke DPP Partai Demokrat untuk selanjutnya dilantik dan dikukuhkan.
“Pengurus hampir final. Tetapi masih ada beberapa yang masih perlu pembahasan. Tetapi kemungkinan itu bisa segera diselesaikan,” ujar Mudarta.
Sayangnya, ia tak merinci beberapa posisi yang masih alot dalam pembahasannya. Namun dari informasi yang beredar, ada satu jabatan yang belum diputuskan, yakni sekretaris. Untuk posisi ini diperebutkan dua nama, Wayan Adnyana dan Made Gandhi.
Tentang hal ini, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, yang dikonfirmasi secara terpisah, membenarkan posisi sekretaris belum diputuskan. Ia menegaskan, DPP Partai Demokrat tak akan melakukan intervensi.
“Soal jabatan sekretaris, itu masih kewenangan penuh Tim Formatur. Dan DPP tidak akan intervensi. Tetapi menurut saya, ketua yang lebih berhak tentukan jabatan itu. Sama seperti saya, Pak SBY yang tentukan,” pungkas Hinca.
