Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Musrenbang Denpasar Barat Musyawarahkan 58 usulan

Bali Tribune/MUSRENBANG - Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 yang digelar di Kantor Camat Denpasar Barat, Senin (28/1).

Bali Tribune, Denpasar - Kecamatan Denpasar Barat   menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 yang digelar di Kantor Camat Denpasar Barat, Senin (28/1), yang membahas 58 usulan.  Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pimpinan OPD, anggota DPRD Kota Denpasar serta instansi terkait lainya. Dalam laporanya, Camat Denpasar Barat, A.A Ngurah Made Wijaya, menjelaskan bahwa Musrenbang RPKD Tahun 2020 ini dilaksanakan sebagai forum musyawarah pemangku kepentingan,  guna membahas dan menyepakati langkah penanganan program prioritas yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan desa/lurah di wilayah kecamatan Denpasar Barat. “Pelaksanaan Musrenbang ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai program prioritas di desa/lurah, dan penguatan SDM serta inovasi-inovasi yang senantiasa dilakukan diberbagai bidang”, jelasnya. Adapun pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan amnat UU No 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. “Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan pelaksanaan Musrenbang RPKD tahun 2020 ini adalah membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Denpasar Barat, sinkronisasi pembangunan desa/kelurahan, dan pengelompokan program prioritas sesuai dengan tupoksi perangkat daerah,” paparnya. Sementara,  Plt. Kepala Bappeda, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, menekankan beberapa hal penting dalam pembangunan. Mulai dari Fasilitas Sosial, Lingkungan Hijau, Infrastruktur, Penguatan Lembaga, Pelayanan Publik dan Penanganan Kesehatan. Selain beberapa program tersebut tentunya Musrenbang ini diharapkan mampu menyelaraskan pembangunan di kecamatan, desa dan lurah sesuai dengan visi misi Kota Denpasar. “Program yang dikerjakan nantinya harus sesuai dengan visi dan misi Kota Denpasar, serta selaras mulai dari tingkat desa/lurah hingga tingkat kota,” ungkapnya. Musrenbang ini hendaknya mampu menghadirkan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Hal ini berkenaan dengan program prioritas masyarakat di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial, lingkungan, serta pelayanan publik. “Selamat bermusyawarah, besar harapan dapat menghasilkan inovasi dan program kerja yang memberikan solusi atas permasalahan masyarakat serta memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya. Diketahui bahwa Musrenbang RPKD Tahun 2020 Kecamatan Denpasar Barat  ini membahas 58 usulan  program kerja sedianya akan direalisasikan sesuai dengan E-Plannning yang di input oleh masing-masing desa/lurah.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.