Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nectar Pererenan Belum Kantongi Izin, Satpol PP Segel Sementara

SATPOL PP
Bali Tribune / Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara

balitribune.co.id I Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung bertindak tegas terhadap operasional  Nectar sebuah kombinasi restoran dan klub malam yang berlokasi di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi. Usaha tersebut resmi dijatuhi Surat Peringatan Pertama (SP1) dan diminta menghentikan seluruh aktivitasnya karena terbukti belum memiliki izin lengkap.

​Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil setelah pihaknya melakukan pemanggilan klarifikasi kepada manajemen Nectar pada Kamis (12/3/2026). "Pihak pengelola mengakui bahwa izin sedang dalam proses pengurusan. Hal ini menegaskan bahwa operasional saat ini belum memiliki legalitas yang sah. Maka, kami layangkan SP1 untuk penghentian kegiatan sementara," ujar Suryanegara.

​Dalam inspeksi lapangan yang melibatkan Badan Pendapatan dan Dinas Perizinan, ditemukan bahwa bangunan tersebut difungsikan sebagai restoran di lantai dasar dan hiburan malam (klub) di area lainnya. Meskipun sudah beroperasi dan ramai dikunjungi, pihak pengelola berdalih bahwa aktivitas tersebut hanyalah tahap uji coba atau trial. Namun, argumen tersebut tidak menggugurkan kewajiban regulasi yang berlaku di Kabupaten Badung.

Adapun poin-poin pelanggarannya diantaranya, klub malam belum mengantongi izin operasional. Kemudian untuk restoran ​baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum dilengkapi izin penunjang lainnya. Usaha ini juga dinilai tidak patuh dalam melakukan kegiatan komersial sebelum seluruh dokumen legalitas rampung.

​Sementara Penyidik Satpol PP Badung, I Wayan Sukanta, menegaskan bahwa pemasangan papan pengumuman atau permakluman penghentian usaha akan dilaksanakan pada Jumat (13/3/2026). Penutupan sementara ini berlaku untuk seluruh unit usaha di lokasi tersebut, baik restoran maupun tempat hiburan malamnya. "Besok kami akan pasang permakluman. Karena izin belum lengkap, semua kegiatan harus berhenti total sampai proses perizinan diselesaikan," tegas Sukanta usai menerima tim legal dari pihak Nectar. 

wartawan
ANA
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.