balitribune.co.id | Denpasar - Kedaulatan pangan merupakan arah srategi ekonomi Bali ke depan sehingga menjadikan Bali mandiri pangan, bukan hanya sekedar ketahanan pangan yang kuat. Oleh karena itu, Bali wajib memiliki neraca pangan yang menggambarkan surplus defisit komoditas-komoditas yang sering dikonsumsi masyarakat Bali. Berangkat dari situlah lantas Gubernur Bali, I Wayan Koster menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk berkreasi dalam membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Komitmen pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Gubernur Bali I Wayan Koster di Jaya Sabha, Kamis (17/12) lalu, selaku Ketua TPID Provinsi Bali saat memimpin langsung rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali. HLM kali ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam menata fundamental ekonomi Bali yang akan mulai dilakukan tahun 2021. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan TPID se-Provinsi Bali, termasuk Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, serta anggota TPID Provinsi Bali.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali mengungkapkan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH), adanya kenaikan harga pada aneka bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan daging babi pada minggu kedua Desember 2020.
“Bali perlu segera disusun neraca pangan untuk mengetahui daerah mana yang surplus daerah mana yang defisit sehingga kerjasama antar daerah di Bali maupun luar Bali dapat lebih terpantau dengan baik dan harga komoditas akan lebih homogeny,” sebut Trisno Nugroho.
Trisno Nugroho pada kesempatan ini juga merekomendasikan pemda untuk membentuk BUMD pangan dan pasar induk. Pencatatan arus masuk barang di Pelabuhan Gilimanuk juga sangat diperlukan untuk mengetahui kemana arus komoditas bergerak di Bali dan di luar Bali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali saat ini sedang mengembangkan website sistem informasi harga pangan di Bali (SIGAPURA) dimana level harga dan perubahan harga 18 komoditas akan terlihat lebih interaktif di seluruh kabupaten kota se-Bali. Gubernur Bali menyambut baik perkembangan ini dan menyarankan untuk menambah beberapa pasar yang disurvei sehingga harga komoditas lebih representative.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali mengusulkan untuk membentuk Tim Neraca Pangan dan Tim Sistem Informasi Harga. Pembentukan tim tersebut akan berkolaborasi antara OPD terkait dan Bank Indonesia Bali.
“Kerangka kerja masing-masing Tim akan dilaporkan pada Februari 2021,” ucap Sekda.
