Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK : Bali Akan Jadi Pusat Studi Pembiayaan Berkelanjutan

OJK
Muliaman D Hadad

BALI TRIBUNE - Dalam mempertegas dan memperjelas efektivitas dalam bekerja perlu adanya protokol dalam membangun stabilitas industri keuangan. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad yang, ditemui di Denpasar, Jumat (19/5) pekan lalu di sela peresmian Kantor OJK Regional VIII Bali Nusra.

“Protokol dalam industri keuangan sangatlah penting, apalagi akan dijadikannya Bali sebagai pusat studi pembiayaan bagi perusahaan yang peduli akan lingkungan,” ujarnya. Menurutnya, program keuangan berkelanjutan itu merupakan inisiatif global, dan OJK menginginkan nantinya Bali bisa menjadi pusatnya dan akan menjadi Pusat Pembiayaan Bagi Perusahaan Yang Peduli Akan Lingkungan (Bali Center For Sustainable Finance).

“Dari sinilah nantinya riset dan penelitian dilakukan agar kemudian bisa aplikable di beberapa tempat bukan hanya di Indonesia,” tuturnya. Muliaman mengharapkan kedepannya kebutuhan ini bukan hanya bisa untuk keperluan di Indonesia, tapi juga keperluan negara lain. Oleh karena itu pihaknya akan mengundang para ahli dari negara negara donor agar pusat keuangan ini bisa betul betul produktif. “Untuk itu akan dibutuhkan pemikiran pemikiran yang matang,” tukasnya.

Sedangkan sustainable finance saja dijadikan warning bagi perusahaan yang dalam aktifitasnya merusak lingkungan sekecil apapun, dan pihaknya akan mencermati itu. “Jadi ndak ada lagi perusahaan yang merusak lingkungan akan mendapatkan kredit dari perbankan, karena mereka tentu dalam pengawasan OJK,” imbuh Muliaman seraya mengatakan Nah, bagaimana sekarang isu ini dibangun dengan sedemikian rupa sehingga menjadi manfaat bagi mayarakat luas, tentu ini memerlukan pemikiran, riset dan penelitian yang lebih komprehensif.

Kalau tidak ada aral melintang realisasi Bali Center For Sustainable Finance akan direalisasikan dalam tahun ini, bahkan Muliaman menyatakan pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa pihak terkait. “Kami tidak bisa menangani persoalan ini sendiri secara kelembagaan, karena itu kita meminta negara donor untuk meng”hire” orang yang ahli dari mancanegara, kerja di Bali untuk meneliti, dan kamipun melakukan pendekatan pada pihak terkait,” jelasnya.

 Dijelaskan, implementasinya nantipara peneliti ini akan bekerjasama dengan bank untuk mencari prinsip prinsip sustainablelity. “Saat ini sudah ada rolemodel yang diterapkan misalnya, perbankan tidak akan mengucurkan kredit bagi perusahaan yang merusak lingkungan,” pungkasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.