balitribune.co.id | Lombok - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan perbankan di wilayah ini pascagempa Lombok. Pasalnya, OJK NTB mencatat adanya penurunan pertumbuhan perbankan dari 14% sebelum gempa menjadi 7% pascagempa. Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Falatehan saat menyambut peserta pelatihan dan gathering media massa Bali dan Nusa Tenggara di Mandalika, Lombok, Sabtu (29/6). "Lembaga keuangan secara keseluruhan pasca gempa sudah kita catat ada sekitar Rp 2,2 T nasabah yang terkena dampak gempa," sebutnya.
Dikatakannya, setelah gempa OJK NTB mengadakan relaksasi. Proses relaksasi itu berjalan untuk nasabah yang terkena gempa termasuk untuk membantu bank secara pencatatan agar tidak langsung memburuk. "Efek dari gempa itu telah menurunkan perkembangan perbankan yang tadinya tumbuh sekitar 14%, setelah gempa sampai Desember 2018 itu tumbuhnya hanya 7%," terang Farid.
Meski demikian kata dia masih ada harapan tumbuh meskipun mengecil. Proses relaksasi tersebut berlangsung hingga April 2019. Disebutkan Farid, hingga April 2019 (year on year) OJK NTB mencatat adanya pertumbuhan 8% untuk penyaluran kredit. "Mudah-mudahan sampai akhir tahun akan mengalami pertambahan-pertambahan ke kondisi normal," ucapnya.
Sedangkan dijelaskannya, untuk dana di NTB pascagempa atau pada masa recovery seperti pembangunan rumah-rumah dan infrastruktur yang terdampak gempa, memicu adanya dana masuk. Sehingga pada masa recovery pertumbuhan dana di NTB diatas rata-rata nasional sebesar 6-7%, namun di NTB pertumbuhan dana yang masuk (year on year) sampai April sebesar 17%.
"Memang banyak dana-dana masuk, ini untuk pembangunan rumah-rumah. Bantuan itu baru digunakan setelah kelompok masyarakat merekomendasikan keluarga untuk mendapatkan segala macam, baru cair," beber Farid.
Meski perbankan di NTB sudah tercatat mengalami pertumbuhan, tidak dipungkiri jika masyarakat setempat masih ada yang ketergantungan pada rentenir. "Rentenir di NTB masih ada. OJK terus berupa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir salah satunya meningkatkan akses lembaga keuangan ke masyarakat," ungkapnya.
Hal ini ditengarai, masyarakat di provinsi tersebut masih banyak yang belum terakses lembaga keuangan. Bahkan belum banyak yang mengenal perbankan dan lembaga keuangan. Sehingga masih ada yang cenderung meminjam uang di rentenir. "Jadi masuk ke perbankan itu masih seperti sesuatu yang agak takut atau ragu. Makanya perlu adanya peran aktif dari lembaga keuangan, dengan dibuka lembaga keuangan mikro ini sangat bagus untuk membantu masyarakat mengakses pembiayaan," katanya.
Apalagi kata dia adanya Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sudah mulai bekerja sama dengan Pemda Lombok Tengah. PNM yang membantu pembiayaan sejak 2 tahun lalu ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 83% dengan 155 ribu nasabah. Sementara untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di NTB yang sebanyak 32 BPR ada yang memiliki aset terendah Rp 10 miliar dan terbesar Rp 400 miliar. "PNM ini yang menyalurkan pinjaman dan melakukan edukasi setiap minggu. Makanya OJK mengerjakan lembaga-lembaga keuangan yang bisa masuk ke mikro salah satunya PNM, pegadaian BPR dan lembaga keuangan mikro (LKM). /uni
wartawan
Ayu Eka
Category
