balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi Maret 2023 tetap terjaga. Ini tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik, likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai, serta rasio Loan at Risk (LaR) yang terus menurun.
Stabilitas ini mendukung indikator perekonomian Provinsi Bali yang menunjukkan pertumbuhan 6,04% yoy pada triwulan I 2023, tumbuh 1,48% pada triwulan yang sama tahun 2022.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,03 persen yoy, dan menempati urutan tertinggi ke-6 secara nasional. Di sisi lain, inflasi posisi Maret 2023 Provinsi Bali, yang diwakili oleh Kota Denpasar dan Singaraja, sebesar 5,46% yoy, atau menurun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 6,35% yoy,” ungkap Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu, Selasa (9/5).
Lebih lanjut, perkembangan sektor modal di Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini terlihat dari angka jumlah investor pasar modal yang tumbuh mencapai double digit secara yoy, yakni sebanyak 98.154 Single Investor Identification (SID), atau tumbuh 20,49% yoy.
Mengenai sektor industri keuangan non-bank, kondisi piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan di Bali terus menunjukkan positif. Pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di Bali mencapai Rp9,46 triliun, atau tumbuh 4,71% yoy.
Terakhir, mengenai edukasi dan perlindungan konsumen, OJK Bali telah melaksanakan 48 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali hingga April 2023, yang menjangkau lebih dari 27.160 orang.
“Adapun 48 kegiatan tersebut dibagi menjadi 8 jenis kegiatan dengan rincian, 2 kegiatan yang melibatkan Agen Edukasi dan Inklusi Keuangan (ADIK) OJK, 9 kegiatan edukasi kepada pelajar/mahasiswa yang berkunjung ke kantor OJK Bali, 3 kegiatan Ngobrol Ringan dan Santai tentang Edukasi (NGORTE), 6 kegiatan edukasi dalam OJK Ngiring ke Banjar, 3 kegiatan rapat dengan pihak eksternal terkait program edukasi dan kerja sama, 3 kegiatan Si Mobil Edukasi Keuangan Go Edukasi Keliling (Si GEDE), 18 kegiatan edukasi bekerja sama dengan stakeholders, dan 4 kegiatan talkshow mengenai perencanaan keuangan serta waspada investasi ilegal,” tambah Kristianti.
OJK senantiasa memonitor erat dinamika global maupun domestik yang dapat berpotensi menganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
“Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko makroekonomi, dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga daya tahan sektor jasa keuangan, sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di engah kondisi ketidakpastian,” pungkasnya.
