Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Siapkan Stimulus Perekonomian, Bank Mandiri Sebut Pengusaha Masih Memilih Bertahan

Bali Tribune/ist-Otoritas Jasa Keuangan
balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, OJK dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona.
 
“Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam siaran persnya beberapa waktu lalu. 
 
Wimboh menjelaskan berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar. Sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakan sektor riil.
 
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa stimulus perekonomian yang disiapkan OJK akan segera terbit  produk hukumnya dalam bentuk POJK Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
 
POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR dan BPR Syariah, yang dalam pelaksanaan POJK ini bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Dia menyebutkan, POJK tersebut mengatur antara lain, relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh pemerintah). 
 
Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh pemerintah). Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun sejak ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.
 
“Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini karena bisa memudahkan mereka memberikan kredit baru kepada debiturnya. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” kata Heru.
 
SVP Corporate Secretary Bank Mandiri, Rully Setiawan menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi karena dampak wabah global ini pasti akan terkoreksi. "Karena slow down di kita tapi global dan ada pembatasan-pembatasan penerbangan dari suatu negara ke negara lain itu juga mempengaruhi ekonomi kita. Kalau dari koreksinya kita tidak banyak yang rencananya 5,2%, itu mungkin sejelek-jeleknya 4,9%. Jadi yang harus kita lakukan semua adalah meyakinkan pengusaha, masyarakat jangan panik dan untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh sesuai sektornya," ucap Rully. 
 
Menurut dia, stimulus-stimulus dari pemerintah senilai Rp 10 triliun akan menyampaikan bahwa pariwisata Indonesia lebih terjaga dan aman. "Kalau program di kita sejak 2 minggu lalu dari kantor pusat untuk bisa memberikan keringanan kepada debitur-debitur kita yang terdampak bukan debitur yang tidak terdampak dengan relaksasi perpanjangan tenor, sehingga cicilan akan lebih mudah," sebutnya.
 
Kata Rully, sampai saat ini belum ada debitur yang mengajukan keringanan kredit. Para pengusaha tampaknya memilih tetap bertahan dan melakukan kewajibannya dengan tetap menjaga kualitas kreditnya. "Tapi kita sudah siapkan suatu seleksi dari kita yang layak. Karena debitur butuh nama baik, saat mengajukan perubahan kredit mereka takut akan mempengaruhi nama baiknya. Sehingga masih bertahan meskipun kita sudah menawarkan (keringanan) secara aktif," ungkapnya. 
 
Dijelaskan Rully, yang terdampak saat ini sebanyak 40% adalah usaha pariwisata yang langsung (directly) seperti hotel, restoran, cafe karena menurunnya kedatangan wisatawan ke Bali. Begitupun usaha turunan dari pariwisata seperti supplier makanan dan minuman serta lainnya yang terdampak sekitar 70%. 
 
"Kalau ngomongin Bali Nusra itu sektor pariwisata dan turunannya bisa 70an%, mereka adalah pendukung dari sektor pariwisata sendiri," katanya.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.