Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Tekankan Cara 2 L Hindari Investasi Bodong

Bali Tribune/Tongam L. Tobing
balitribune.co.id | Denpasar - Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat agar tidak cepat tergiur terhadap tawaran dari investasi ilegal. Selama masyarakat tidak percaya dengan iming-iming dari investasi ilegal ini, maka akan terhindar dari kerugian. 
 
Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing kepada awak media di Denpasar, Rabu (25/9) mengatakan, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan bersama 13 kementerian dan lembaga dalam membantu masyarakat lepas dari jeratan investasi Ilegal.  
 
Dia menyebutkan, selama 10 tahun ini sudah ada kerugian hingga Rp 88 triliun dari investasi ilegal di Indonesia. "Saya perkirakan yang belum dilaporkan juga banyak. Masyarakat yang tidak berani melaporkan karena malu," ucapnya.
 
Dikatakannya, apabila ada penawaran investasi ilegal harus dilakukan pengecekan dengan dua L yaitu legal dan logis. "Tanya izin kegiatan usaha produk, dan logis artinya rasional tidak memberikan janji muluk," sebut Tongam. 
 
Biasanya masyarakat akan mudah tergiur dengan iming-iming bunga fix 1-10 persen per hari. Menurut dia, selama masyarakat tak percaya, maka investasi Ilegal akan mati dengan sendirinya. 
 
Disampaikan Tongam, salah satu investasi ilegal adalah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending. Selain itu ada modus perdagangan forex berjangka komoditi yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko. Terdapat 127 Fintech Peer to Peer Landing yang terdaftar di OJK. "Tapi yang ilegal yang kami tangani mencapai 1.477 entitas" sebutnya.
 
Kehadiran Fintceh dianggap sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan UMKM yang membutuhkan dana cepat tanpa syarat yang rumit seperti meminjam di bank konvensional. Alasan banyak Fintech P2P Lending ilegal yaitu pelaku mudah membuat aplikasi dan permintaan yang sangat besar dari masyarakat.  
 
Berdasarkan pengecekan yang dilakukan  Satgas Waspada Investasi, beberapa server dari Fintceh tersebut tidak berada di Indonesia. Melainkan di negara tetangga seperti Singapura, Hongkong, China, hingga Rusia dan Amerika. Ironisnya ada pula yang tidak diketahui lokasinya. "Ciri khas Fintech ilegal, diantaranya tidak terdaftar di OJK. Nah masyarakat bisa cek di website atau telpon 157 untuk memastikan legalitasnya," tegas Tongam.
 
Selain itu, ciri-ciri Fintech berizin diantaranya bunga pinjaman jelas sesuai ketentuan OJK. Sedangkan yang ilegal tidak meminta data pribadi si peminjam lalu menyebar saat tidak bisa membayar. "Sebab ada tata cara penagihan tidak hanya kepada peminjam, tetapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja hingga atasan, ini jelas tidak benar. Fitnah ancaman hingga pelecehan seksual.  Terkadang perbuatan nakal lainnya seperti penagihan sebelum batas waktu. Alamat peminjaman tidak jelas, dan berganti nama serta hanya lewat google play store saja juga harus diwaspadai," bebernya. 
 
Trennya kata dia, kebanyakan peminjam dari kalangan ibu-ibu yang kurang paham terhadap legalitas. Tips untuk masyarakat yang meminjam pada Fintech, selain mengecek legalitas dan terdaftar di OJK juga harus meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak meminjam untuk menutup hutang. 
 
"Pinjam untuk kepentingan produktif, pahami manfaat biaya, bunga, jangka waktu denda dan risikonya. Peminjam online diarahkan untuk pinjaman produktif," ucapnya. 
 
Berdasarkan data, dari 127 Fintech Peer to Peer Lending yang berizin sudah ada 11,5 juta penduduk yang menikmati layanannya. Terhadap Fintech yang ilegal kata Tongam telah dilakukan pemanggilan dan dicabut lalu dihentikan dan diumumkan ke masyarakat sesuai POJK Nomor 77 Tahun 2016. "Kami bahkan berupaya sebelum ada nasabah yang menjadi korban," ungkapnya. 
 
Bagi masyarakat yang sudah menjadi korban atau terlanjur masuk Fintech ilegal, bisa melakukan dua hal yang disarankan Tongam yaitu ajukan restrukturisasi, pengurangan bunga dan denda atau sebagainya. Perpanjangan waktu, dan kalau sudah melakukan kegiatan teror harus dilaporkan ke polisi untuk diproses.
 
"Karena, makin banyak laporan otomatis mereka ciut juga. Memang mengubah perilaku masyarakat susah. Makanya agak susah, untuk itu tetap edukasi dan sampaikan pengalaman dari orang yang kena tipu. Sehingga menjadi pengalaman berharga bagaimana masyarakat agar cerdas meminjam," imbuhnya.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Cegah Aksi "Ulah Pati", Badung Kebut Pemasangan Railing di Jembatan Tukad Bangkung

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkebut pemasangan pagar railing di areal Jembatan Tukad Bangkung, Desa Plaga, Kecamatan Petang. Ini menyusul aksi ulah pati atau bunuh diri yang kembali terjadi di jembatan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Bersiap Hadapi Musim Hujan, Bupati Tinjau Trash Rack Tukad Mati dan Jalan Simpang Teuku Umar Barat

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meninjau alat penyaring sampah (trash rack) di alur Tukad Mati, Kelurahan Legian, Kuta, pada Jumat (26/9). Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada, serta Plt. Kadis PUPR Kabupaten Badung I Nyoman Karyasa beserta jajaran.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gabungan Komisi di DPRD Badung Turun ke GWK, Siapkan Surat Pemanggilan

balitribune.co.id | Mangupura - Gabungan 4 Komisi di DPRD Kabupaten Badung, masing-masing Komisi I, II, III, dan IV, turun langsung mengecek lokasi penutupan akses jalan warga oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Jumat (26/9) siang.

Baca Selengkapnya icon click

Rai Mantra Soroti Lemahnya Sinkronisasi Program Makan Bergizi, Minta Pengawasan Diperketat

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra atau Rai Mantra, menilai maraknya kasus keracunan massal akibat makanan yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah akibat lemahnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan hal ini dinilai menjadi titik lemah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Periode Januari-Agustus 2025, BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Bayar Klaim Beasiswa Senilai Rp1,5 Miliar

balitribune.co.id | Gianyar - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina mengatakan manfaat beasiswa telah diberikan kepada anak dari peserta BPJAMSOSTEK yang meninggal dunia. Periode Januari-Agustus 2025, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar telah melakukan pembayaran klaim beasiswa sebesar lebih Rp1,5 miliar untuk 315 penerima.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.