Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Tekankan Cara 2 L Hindari Investasi Bodong

Bali Tribune/Tongam L. Tobing
balitribune.co.id | Denpasar - Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat agar tidak cepat tergiur terhadap tawaran dari investasi ilegal. Selama masyarakat tidak percaya dengan iming-iming dari investasi ilegal ini, maka akan terhindar dari kerugian. 
 
Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing kepada awak media di Denpasar, Rabu (25/9) mengatakan, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan bersama 13 kementerian dan lembaga dalam membantu masyarakat lepas dari jeratan investasi Ilegal.  
 
Dia menyebutkan, selama 10 tahun ini sudah ada kerugian hingga Rp 88 triliun dari investasi ilegal di Indonesia. "Saya perkirakan yang belum dilaporkan juga banyak. Masyarakat yang tidak berani melaporkan karena malu," ucapnya.
 
Dikatakannya, apabila ada penawaran investasi ilegal harus dilakukan pengecekan dengan dua L yaitu legal dan logis. "Tanya izin kegiatan usaha produk, dan logis artinya rasional tidak memberikan janji muluk," sebut Tongam. 
 
Biasanya masyarakat akan mudah tergiur dengan iming-iming bunga fix 1-10 persen per hari. Menurut dia, selama masyarakat tak percaya, maka investasi Ilegal akan mati dengan sendirinya. 
 
Disampaikan Tongam, salah satu investasi ilegal adalah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending. Selain itu ada modus perdagangan forex berjangka komoditi yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko. Terdapat 127 Fintech Peer to Peer Landing yang terdaftar di OJK. "Tapi yang ilegal yang kami tangani mencapai 1.477 entitas" sebutnya.
 
Kehadiran Fintceh dianggap sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan UMKM yang membutuhkan dana cepat tanpa syarat yang rumit seperti meminjam di bank konvensional. Alasan banyak Fintech P2P Lending ilegal yaitu pelaku mudah membuat aplikasi dan permintaan yang sangat besar dari masyarakat.  
 
Berdasarkan pengecekan yang dilakukan  Satgas Waspada Investasi, beberapa server dari Fintceh tersebut tidak berada di Indonesia. Melainkan di negara tetangga seperti Singapura, Hongkong, China, hingga Rusia dan Amerika. Ironisnya ada pula yang tidak diketahui lokasinya. "Ciri khas Fintech ilegal, diantaranya tidak terdaftar di OJK. Nah masyarakat bisa cek di website atau telpon 157 untuk memastikan legalitasnya," tegas Tongam.
 
Selain itu, ciri-ciri Fintech berizin diantaranya bunga pinjaman jelas sesuai ketentuan OJK. Sedangkan yang ilegal tidak meminta data pribadi si peminjam lalu menyebar saat tidak bisa membayar. "Sebab ada tata cara penagihan tidak hanya kepada peminjam, tetapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja hingga atasan, ini jelas tidak benar. Fitnah ancaman hingga pelecehan seksual.  Terkadang perbuatan nakal lainnya seperti penagihan sebelum batas waktu. Alamat peminjaman tidak jelas, dan berganti nama serta hanya lewat google play store saja juga harus diwaspadai," bebernya. 
 
Trennya kata dia, kebanyakan peminjam dari kalangan ibu-ibu yang kurang paham terhadap legalitas. Tips untuk masyarakat yang meminjam pada Fintech, selain mengecek legalitas dan terdaftar di OJK juga harus meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak meminjam untuk menutup hutang. 
 
"Pinjam untuk kepentingan produktif, pahami manfaat biaya, bunga, jangka waktu denda dan risikonya. Peminjam online diarahkan untuk pinjaman produktif," ucapnya. 
 
Berdasarkan data, dari 127 Fintech Peer to Peer Lending yang berizin sudah ada 11,5 juta penduduk yang menikmati layanannya. Terhadap Fintech yang ilegal kata Tongam telah dilakukan pemanggilan dan dicabut lalu dihentikan dan diumumkan ke masyarakat sesuai POJK Nomor 77 Tahun 2016. "Kami bahkan berupaya sebelum ada nasabah yang menjadi korban," ungkapnya. 
 
Bagi masyarakat yang sudah menjadi korban atau terlanjur masuk Fintech ilegal, bisa melakukan dua hal yang disarankan Tongam yaitu ajukan restrukturisasi, pengurangan bunga dan denda atau sebagainya. Perpanjangan waktu, dan kalau sudah melakukan kegiatan teror harus dilaporkan ke polisi untuk diproses.
 
"Karena, makin banyak laporan otomatis mereka ciut juga. Memang mengubah perilaku masyarakat susah. Makanya agak susah, untuk itu tetap edukasi dan sampaikan pengalaman dari orang yang kena tipu. Sehingga menjadi pengalaman berharga bagaimana masyarakat agar cerdas meminjam," imbuhnya.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Antisipasi Demo Lanjutan, Polda Bali Siagakan 1.521 Personel

balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak 1.521 personel Polda Bali melaksanakan apel siaga pengamanan aksi unjuk rasa lanjutan di halaman depan Mapolda Bali, Minggu (31/8) pukul 07.30 Wita.

Apel dipimpin Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Bali, Kombes Pol. Soelistijono, S.I.K., M.H.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Buka Sabdha Kite Festival V 2025 Desa Pecatu

balitribune.co.id | Mangupura - Upaya konkrit Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan tradisi serta menghadirkan inovasi yang mampu membangkitkan UMKM serta menarik wisatawan yakni dengan membuka secara resmi Sabdha Kite Festival V yang diinisiasi oleh Rare Angon Sabda dari Sekaa Teruna Bakti Dharma Banjar Kangin Pecatu di Lapangan PT. Indowisata Makmur, Pecatu, Minggu (31/8).

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Bali Dengarkan Aspirasi, Ojol di Bali Janji Tak Demo Lagi

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (Ojol) di Denpasar, Sabtu (30/8) malam. Koster bersama Forkompimda sepakat untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi Ojol yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kesiapan Menjaga Keamanan Bali, 1 September 2025 Puluhan Ribu Pecalang Dikumpulkan di Renon

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama se-Bali yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta majelis umat beragama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, termasuk perwakilan Majelis Desa Adat se-Kabupaten/Kota di Bali, yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar

Baca Selengkapnya icon click

Demi Kepariwisataan dan Perekonomian Bali, FKUB Bersama Gubernur Imbau Jaga Kondusifitas

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi aksi demontrasi di wilayah Bali pada Sabtu, 30 Agustus 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali mengimbau seluruh masyarakat di pulau ini tetap tenang dan selalu waspada terhadap aksi demonstrasi di wilayah Bali, dengan menjaga agar Tanah Gumi Bali tetap aman, tentram, tertib, dan kondusif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.