Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

P3E Bali Nusra Apresiasi Penyusunan IKLH Kabupaten Gianyar

EVALUASI - Rapat Evaluasi IKLH Kabupaten Gianyar Tahun 2017

BALI TRIBUNE - Pemerintah Kabupaten Gianyar melalaui Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusa Tenggara di Denpasar melakukan Evaluasi Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gianyar Tahun 2017.  Rapat Evaluasi IKLH Kabupaten Gianyar Tahun 2017 dihadiri Kabid Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, P3E Bali Nusa Tenggara, Awang Erry, dipimpin Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar I Gede Wayan Astina di dampingi iwayan keneng edy S,Sos, MAP. Kasi inventarisasi RPPLH dan KLHS di Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Jumat, (9/11). Awang Erry apresiasi Pemkab Gianyar secara konsisten dan serius melakukan  penyusunan IKLH, penyusunan IKLH merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menampilkan/menyusun indeks yang menggambarkan suatu kondisi lingkungan secara keseluruhan. Dari sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, baru dua kabupaten yang sudah menyususn IKLH, yakni Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng. Terdapat tiga indikator yang harus dicapai terkait penyusunan IKLH. Yakni, indeks kualitas air, indeks kualitas udara serta indeks tutupan lahan, di mana masing-masing indeks mempunyai bobot secara keseluruhan untuk nilai IKLH. Sehingga, jika masyarakat ingin tahu tentang kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Gianyar tinggal melihat nilai indeks yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar I Gede Wayan Astina mengatakan, ruang lingkup IKLH Kabupaten Gianyar meliputi analisis indeks kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan kualitas tutupan lahan pada wilayah Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil perhitungan IKLH Kabupaten Gianyar berada pada kategori kurang (62,377). Hal ini disebabkan oleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masih berada di bawah nilai indeks yang ditargetkan, yakni baru sebesar 39,291 dari 60 yang ditargetkan. Namun, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 68,630 serta nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 98,868 sudah melampui target yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar I Wayan Kujus Pawitra mengungkapkan, selama ini data kualitas lingkungan hidup hanya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat awam untuk memahami angka pengukuran karena dibutuhkan latar belakang berbasis keilmuan teknis. Selain itu, indicator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media seperti air, udara dan lahan sehingga sulit mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh. Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan lahan yang belum mencapai target, Pemkab Gianyar juga telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membangun Kebun Raya Gianyar di Pilan yang awalnya merupakan hutan rakyat. Namun, karena Gianyar sendiri mempunyai sedikit hutan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga upaya, pemenuhan target dilakukan Pemkab Gianyar dengan memperluas proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan melalui penataan dan pembangunan taman.  

wartawan
redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.